bakabar.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melanjutkan program hilirisasi industri yang selama ini sudah dimulai Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut kebutuhan investasi hingga 2040 akan diprioritaskan ke-8 sektor prioritas seperti sektor mineral, batubara, minyak, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan dan kehutanan.
"Dengan total proyeksi investasi yang masuk mencapai US$ 543 miliar," ujarnya di Sarasehan 100 Ekonom Indonesia melalui siaran daring, Rabu (8/11).
Baca Juga: Indonesia Negara Kaya, Prabowo: Tapi Tak Pandai Menjaga dan Mengelola
Dari delapan sektor tersebut diterjemahkan menjadi 21 komoditas prioritas hilirisasi unggulan seperti batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, minyak bumi, gas bumi.
Termasuk komoditas non tambang lainnya seperti sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut dan garam.
Prabowo meyakini strategi hilirisasi komoditas dalam negeri dapat meningkatkan pendapatan negara. Ia mencontohkan saat nilai ekspor bijih nikel pada 2017 sebesar US$ 3,3 miliar.
Namun, sejak terjadi pelarangan ekspor biji nikel pada 2020 pendapatan negara mengalami kenaikan. Tahun 2022, misalnya nilai ekspor nikel mengalami kenaikan signifikan menjadi US$ 33,8 miliar.
Baca Juga: Anies Soroti Ketimpangan Investasi dan Daya Serap Lapangan Kerja
Hilirisasi nikel dinilainya sangat strategis untuk dilakukan. Pasalnya, perbandingan cadangan bijih nikel dunia, Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia dengan jumlah 23,7 persen.
Disusul Australia 21,5 persen, Brazil 12,4 persen, Rusia 8,6 persen, Kuba 6,2 persen, Filipina 5,4 persen, Afrika Selatan 4,2 persen, Tiongkok 3,2 persen, Kanada 3 persen, Guatemala 2 persen, Kolombia 0,5 persen, dan Madagaskar 1,8 persen, lainnya 7,3 persen.
"Dengan hilirisasi kita optimis akan menuju Indonesia makmur," terangnya di hadapan para ekonom.
Baca Juga: Investasi Tembus Rp 1.400 Triliun, Bahlil Ungkap Siapa Donaturnya
Berdasarkan data Bank Dunia, tahun 2021 rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia mencapai 9,1 persen. Sedangkan pendapatan pemerintah terhadap PDB mencapai 11,9 persen.
Data tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan dua negara tetangga di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam.
Negara Thailand misalnya, memiliki rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 14,3 persen, dengan pendapatan pemerintah terhadap PDB sebesar 18,5 persen.
Baca Juga: Ekspor-Impor Melemah, Tertolong Kinerja Sektor Manufaktur
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Lesu, Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Sedangkan negara Vietnam memiliki rasio pajak PDB sebesar 12,9 persen, dengan pendapatan pemerintah terhadap PDB sebesar 18,5 persen.
Menteri Pertahanan tersebut berharap agar ke depan dapat melakukan perbaikan managemen di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan negara.
"Dengan begitu kita bisa berinvestasi dan kita akan tidak hanya swasembada pangan dan kita bisa menjadi lumbung pangan dunia," jelasnya.
