bakabar.com, JAKARTA - Bakal calon presiden Prabowo Subianto terang-terangnya menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah.
Kekayaan yang dimaksud seperti cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar kedua, bauksit terbesar keenam, tembaga terbesar ketujuh.
Termasuk di antaranya potensi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 437 GW, potensi ikan tangkap lestari 12 juta ton/tahun, dan potensi produksi budidaya laut 57 juta ton/tahun.
"Ini modal kita yang harus kita lanjutkan, masalahnya selama ini bangsa indonesia kurang pandai untuk menjaga dan megelola kekayaan itu," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia melalui siaran daring, Rabu (8/11).
Baca Juga: Anies Soroti Ketimpangan Investasi dan Daya Serap Lapangan Kerja
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga menyoroti mengenai kekayaan Indonesia masih belum bisa dinikmati rakyat Indonesia. Sebab, selama ini kekayaan yang dimiliki selalu mengalir ke dunia internasional.
Padahal, UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 memberikan mandat kepada negara agar dapat mengelola kekayaan alam untuk dapat dimanfaatkan bagi hajat hidup dan kemakmuran rakyat Indonesia.
"Kita bisa berargumen berapa yang dikuasain negara? Tapi prinsipnya negara harus hadir dan aktif melakukan intervensi ekonomi," kata bacapres Koalisi Indonesia Maju tersebut.
Baca Juga: Ekspor-Impor Melemah, Tertolong Kinerja Sektor Manufaktur
Berdasarkan pengamatannya, negara-negara yang perekonomiannya sedang tumbuh merupakan negara yang spirit perekonomiannya menerapkan UUD 1945 Pasal 33 dengan baik.
"Tiap negara punya kebiasaan berbeda mereka sangat suka dengan kapitalisme neoliberal itu mereka di Barat," terangnya.
Karena itu, Prabowo menilai perlu kembali ke jati diri bangsa dengan tidak meneruskan perekonomian kapitalisme-neoliberalisme seperti di negara Barat.
Baca Juga: Konsumsi Rumah Tangga Lesu, Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Saat ini, imbuh Prabowo, negara Barat sudah mulai mengalami kejenuhan dengan ekonomi kapitalisme-neoliberalisme. Sebab, cara tersebut dinilai tidak memberikan kesejahteraan kepada kesejahteraan kepada rakyat.
"Cara kita mencapai kita harus kembali ke ekonomi Pancasila yang merupakan gabungan dari ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang menjadi jalan tengah," pungkasnya.
