bakabar.com, BANJARBARU – DPRD Kota Banjarbaru segera menggelar rapat evaluasi terkait berakhirnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Kota Idaman.
“Sampai saat ini DPRD belum melakukan rapat lanjutan terhadap evaluasi PPKM mikro, sehingga mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengusulkan kepada pimpinan untuk melakukan evaluasi terhadap PPKM mikro yang sudah dilakukan Pemkot,” ujar Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari kepada bakabar.com, Jumat (12/3/2021).
Dari rapat itu nantinya, kata Nurkhalis, jika lonjakan kasus Covid-19 masih tinggi, maka DPRD Banjarbaru bakal menyarankan Pemerintah Kota untuk memperpanjang PPKM mikro.
“Pertama kita melihat lonjakan dari kasus yang ada di Banjarbaru, apabila kasus masih tinggi, maka kami di DPRD akan terus mendorong dilakukannya PPKM mikro,” jelasnya.
Jika rapat memutuskan untuk melanjutkan PPKM mikro, DPRD Banjarbaru berharap RT dan RW dilibatkan.
“Kalau pemerintah melibatkan RT, RW harapan kita disetiap kampung-kampung, komplek, dapat dipantau, RT atau RW bisa mengontrol warganya. Jadi kita lihat kondisinya dulu,” harap Fraksi PKS itu.
Sedangkan untuk sanksi yang diberikan Pemkot Banjarbaru terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan PPKM Mikro dinilainya sudah sangat tegas.
“DPRD sangat mendukung tindakan tegas yang dilakukan Pemkot, memang harus diberi tindakan tegas sehingga ada efek jera bagi para pelaku usaha yang melanggar,” terangnya.
Nurkhalis yang sudah mengikuti vaksinasi Covid-19 ini juga mengatakan, meskipun PPKM sudah berakhir namun masyarakat diminta tetap menjalankan protokol kesehatan.
Dan jika sudah ada kuota vaksin dari pemerintah untuk masyarakat, maka ia menyarankan agar masyarakat mengikutinya.
“Vaksinasi ini salah satu upaya menghadapi Covid19, tidak usah khawatir, untuk masyarakat ketika nanti dapat gilirannya (divaksin) silahkan ketempat yang sudah ditunjuk oleh Pemkot,” pungkasnya.
