bakabar.com, BANJARMASIN – Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2021 kembali memuculkan sejumlah usul.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saifuddin mengusulkan agar pemerintah daerah membuat laboratorium uji sampling untuk komoditas Crude Palm Oil (CPO).
“Selama ini setiap kali mengirim hasil panen sawit, perusahaan harus menyertakan uji Lab. Nah yang sekarang, perusahaan harus kirim uji lab itu ke Sumatera Utara atau Jambi dan ongkosnya tidak sedikit, waktunya tidak sebentar,” kata Lutfi yang juga anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Kalsel.
Besarnya ongkos kirim dan uji lab itu menurut Lutfi, bisa menjadi pendapatan baru bagi PAD Kalsel.
Apalagi saat ini, hampir seluruh perkebunan sawit di Kalimantan dan Sulawesi mengirim uji labnya ke Sumatera Utara.
Proyeksinya, kalau Kalsel punya uji lab sendiri, minimal dua pulau tadi akan mengirim sampelnya ke Kalsel. Selain jarak, biaya pengiriman pun akan lebih hemat bagi perusahaan sawit.
Di sisi lain, menurutnya Kalsel sudah punya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Laboratorium Kesehatan (Labkes) yang bisa di manfaatkan untuk uji sampling itu. Hanya saja masih belum punya alat khusus uji sampling CPO.
“Tinggal tambah kelengkapan peralatan sedikit saja, Lab bisa melayaninya uji CPO,” tutur politikus Partai Gerindra ini.
Untuk itu, perlu dukungan berupa aturan regulasi dari DPRD Kalimantan Selatan yang ditujukan untuk menggenjot potensi PAD.
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin
