bakabar.com, BANJARBARU – Kalimantan Selatan (Kalsel) masih belum hengkang dari daftar daerah dengan penularan Covid-19 tertinggi.
Pemerintah pusat masih memasukkan sejumlah daerah di Kalsel ke dalam daftar wilayah yang menjalankan protokol paling ketat atau PPKM level IV.
Salah satu sebabnya karena angka testing dan tracing yang masih belum standar dan positivity rate (tingkat kepositifan) tinggi.
Diketahui, per 18 Agustus lalu, kasus Covid-19 terakumulasi sebanyak 60.377 kasus atau 1,5 persen dari total kasus nasional. Sementara positivity rate mingguan (7DMA) masih cukup tinggi yaitu 42,8 persen. Dan Target testing (pemeriksaan) di angka 26,3 persen.
Rendahnya testing dan tracing di Banua ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, M Muslim.
Ia mengakui apabila mengacu aturan level PPKM testing Kalsel masih kurang.
Akan tetapi, jika melihat acuan WHO, Muslim menyebut testing yang dilakukan di Kalsel sudah melampaui.
“Testing kita antara 5 sampai 10 persen positivity ratenya se Kalsel, 4 per 1000 penduduk. Kalau melihat angka positivity rate kita di atas 30 persen, maka kita harus mencari jumlah testing lebih dari itu. Kalau WHO testing 1 per 1000 penduduk. Kita sudah melampaui, karena mencapai 4 per 1000 penduduk,” ujarnya Selasa (24/8).
Dijelaskannya, ada dua indikator yang dinilai untuk PPKM jenjang level di Kalsel.
“Dua indikator itu di antaranya parameter penularan, kemudian kapasitas respon. Nah kapasitas respon itu di antaranya adalah jumlah positivity rate, berarti bicaranya di testing salah satunya,” katanya.
Lalu, testing dalam perhitungan rata-rata PPKM itu, katanya membutuhkan jumlah yang besar, dan yang ada saat ini memang belum cukup untuk menurunkan positivity retenya.
Lantas adakah kendala dalam melakukan testing dan tracing?
“Tidak ada kendala, kita tracing belum sampai 15 karena faktor pencatatan dari apa yang sudah dilakukan segala macam terkait pendataan harusnya di-input tetapi belum terlaporkan,” jelasnya.
“Kadang kita main testing banyak misalnya yang berkaitan dengan rapid antigen nah mungkin banyak yang kita lakukan tapi tidak terlaporkan cuma memang yang kita lakukan tidak cukup untuk menurunkan positivity ratenya,” sambungnya.
Meski demikian, muara dari PPKM jenjang level di Kalsel sendiri, menurutnya, harus lebih ditekankan kepada pembatasan pergerakan orang.
“Karena muaranya yang akan dilakukan pembatasan itu adalah pada pembatasan kegiatan orang, itu yang dikejar termasuk upaya kita dalam menangani mereka – mereka yang positif,” terangnya.
Dan, apabila tidak menjaga pada 2 indikator di atas, transmisi akan semakin tidak terkendali sehingga kapasitas responnya semakin terbatas.
“Nah 2 indikator ini bisa membuat kemungkinan level kita meningkat atau menurun,” tuntasnya.