bakabar.com, JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menangani gangguan pada Instalasi Pengolahan Air (IPA) Hutan Kota Penjaringan. Dimana membuat air yang dihasilkan tidak memenuhi baku mutu sesuai standar Permenkes Nomor 492 tahun 2010.
"Ya ini nanti Jakpro, itu kewenangan Jakpro ya. Masih ada resapan air lautnya (padatan terlarut/TDS air laut mencemari air di darat)," kata Heru di Rusun Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (5/10).
Menurutnya, persoalan tersebut melanda IPA Hutan Kota karena belum menerapkan teknologi pemurnian balik air payau atau Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).
Baca Juga: Air Mati, Warga Bekasi Ambil Air di Pipa Proyek PDAM
Sementara, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) Arief Nasrudin mengatakan, teknologi saat pembangunan IPA Hutan Kota tidak dibarengi dengan teknologi BWRO. Sehingga kemudian itu tidak bisa mengurai air laut.
Jika tidak ada BWRO, maka perbaikan kualitas air di IPA Hutan Kota hanya bisa terjadi kala musim penghujan. Ketika musim hujan, air kotor bisa didorong dari daratan agar kembali ke laut dan tidak masuk lagi ke daratan.
Contoh penerapan teknologi BWRO ada di IPA Penjaringan yang baru diresmikan. Di IPA tersebut, PAM Jaya mengelola air dari Waduk Pluit agar layak dikonsumsi.
Baca Juga: Kemarau, Air Bendungan Teritip dan Waduk Manggar Balikpapan Menyusut
Berkat BWRO, kandungan padatan terlarut atau Total Dissolved Solid (TDS) air Waduk Pluit yang tadinya sekitar 1.900 bisa dikurangi menjadi sekitar 68 TDS saja.
"kita memang sedang membahas bersama Jakpro karena ini kan Jakpro waktu itu yang kelola. Kalau kita mau menambah teknologi itu butuh Rp150 miliar, kan investasinya enggak kecil," kata Arief.
