bakabar.com, PELAIHARI - Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggelar pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, di Gedung Sarantang Saruntung, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Selasa (1/10/2024).
Pejabat tersebut, yakni Zaki Yamani sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dilantik sebagai Kepala BKPSDM Tanah Laut.
Rika Amalia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut kini dipercaya memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Tanah Laut.
Zulpuaddin sebelumnya sebagai Camat Kurau, kini menempati posisi sebagai Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut
Kemudian, Maria Ulfah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tanah Laut, kini diangkat sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tanah Laut.
Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman meminta pejabat yang baru dilantik segera merancang program seratus hari kerja ke depan sesuai tugas dan fungsi.
"Paling tidak dalam satu bulan ini adalah pencapaian fisik dan keuangan yang harus segera dikejar, kemudian menyusun program 2025," ujarnya.
Dia meminta Diskominfo Tanah Laut merangkul rekan media cetak dan elektronik. ‘’Bisa diakomodir dan dikoordinasikan kembali agar menyiarkan berita pembangunan di Kabupaten Tanah Laut bisa diketahui lebih luas masyarakat,’’ ujarnya.
"Dinas Pariwisata Tanah Laut bisa mengangkat APBD Tanah Laut dari sektor pariwisata dan membuat nyaman para pengunjung wisata," imbuh Syamsir, sebagaimana dilansir Antara.
Selanjutnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, jelas dia, bisa mencermati masalah yang selama ini banyak seperti, perkawinan dini, pelecehan seksual, stunting dan lain-lain.
Sementara itu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), pinta dia, mempercepat menata ulang pejabat yang kosong dan menempatkan orang yang kapabel sesuai dengan disiplin ilmu dan pengalaman.
"Jangan ada lagi ada bidan bekerja di kelurahan, karena kita dipantau KPK," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengemukakan jabatan kosong pada tahap berikutnya bagi pejabat eselon II, eselon III dan IV lainnya segera diusulkan ke Kemendagri segera diproses pengisian, agar nanti bupati definitif bisa langsung bekerja memimpin Tanah Laut.(*)
