bakabar.com, BANJARMASIN - Catatan kelam Pemilu 2019 menjadi perhatian Ketua DPRD Kalsel, H Burhanuddin.
Dia pun meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menaikkan tunjangan untuk petugas yang berkera di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Mengingat sebelumnya ada petugas TPS yang sakit karena kelelahan, bahkan ada yang meninggal, saya berharap KPU mau menambah insentif mereka,” saran Burhanuddin.
Walau belum mengetahui permohonan KPU Kalsel kepada pemerintah daerah ini untuk hibah anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, politisi Partai Golkar ini berkeinginan pesta demokrasi bisa lancar tanpa hambatan.
Politisi yang dipastikan kembali mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kalsel periode 2019-2024 ini mengemukakan, peristiwa yang terjadi pada 22 Mei 2019 di Jakarta tak berimbas ke daerah ini.
Makanya ia berkeinginan suasana kondusif tetap terjaga sebelum dan sesudah Pilkada 2020.”Demokrasi wajib damai, siapapun yang menang atau kalah semua pihak wajib menerima," tekannya.
Minimnya konflik pasca pemilu atau sebelum pemilu dianggap Ketua DPRD Kalsel gambaran dewasanya masyarakat daerah ini.
Seperti telah diberitakan, KPU Kalsel mengusulkan anggaran Pilkada 2020 Rp 200 miliar lebih. Rinciannya untuk honorarium sebanyak Rp122.096.800. Kemudian untuk standar kebutuhan barang dan jasa Rp79.055.730.
Sedangkan untuk persiapan dan pelaksanaan KPU Kalsel merencanakan anggaran Rp50.864.275disertai operasional dan administrasi perkantoran Rp28.191.455.
Baca Juga: Digadang Jadi Calon Wali Kota Banjarmasin 2020, Intip Tanggapan Habib Banua
Baca Juga: KPU Kalsel Belum Koordinasikan Dana Pilkada 2020 ke Dewan
Baca Juga: Pengawasan Pilkada 2020, Bawaslu Usulkan Rp 12 Miliar
Baca Juga:Kawal Pilkada, KPU Kalsel Usulkan Dana Rp 200 Miliar
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Syarif
