bakabar.com, BANJARMASIN – Untuk kedelapan kalinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) kembali menyabet opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2021.
Sejak 2013 Pemprov Kalsel sukses menyabet opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Penghargaan ini atas kinerja pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang dinilai baik dalam delapan tahun terakhir.
Kali ini, penghargaan diberikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
"Penghargaan dari Menteri Keuangan ini diberikan karena Pemprov Kalsel dianggap mampu mengelola keuangan negara dengan baik. Salah satu indikatornya adalah pencapaian opini WTP dari BPK," kata Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa (9/11).
Menurutnya LKPD Pemprov Kalsel dinilai baik. Kemudian juga telah memenuhi standar dan kaidah pengelolaan keuangan negara.
Gubernur Kalsel akrab disapa Paman Birin ini menilai, tidak mudah untuk mempertahankan pencapaian opini WTP selama delapan kali berturut-turut.
Dia berkata, pencapaian ini merupakan wujud sinergi yang baik antara BPK RI, Pemprov dan DPRD Kalsel.
Paman Birin menambahkan, capaian ini merupakan motivasi sekaligus ungkapan syukur mendalam bagi Pemprov Kalsel, terutama dalam tantangan pandemi Covid-19 yang luar biasa.
Dia berharap, pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat membawa dampak positif untuk meningkatkan pembangunan, kesejahteraan serta pelayanan terhadap masyarakat.
Atas keberhasilan mempertahankan WTP ini, Kemenkeu RI akan memberi tambahan dana insentif daerah.
"Untuk besaran, belum bisa dipastikan," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Sulaimansyah.
Menurutnya, mempertahankan WTP menjadi salah satu indikator untuk mendapatkan dana insentif.
Nantinya, insentif tersebut akan diserahkan langsung Presiden Joko Widodo saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Istana Negara, Jakarta.
