bakabar.com, BANJARBARU - Tren positif dalam realisasi pendapatan ditunjukkan Pemprov Kalimantan Selatan sepanjang 2023.
Diungkap Ditjen Bina Keuangan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Indonesia, Kalsel tercatat membukukan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Darah (APBD) 2023 tertinggi di Indonesia, disusul Papua Tengah dengan 96,06 persen dan DKI Jakarta 95,78 persen.
Capaian tersebut ditengarai telah melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 Pemprov Kalsel yang sudah tembus target lebih dari Rp9 triliun.
"Hampir semua sektor membukukan pendapatan paling tinggi," papar Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, H Subhan Nor Yaumil, Selasa (19/12).
Dari sektor pendapatan pajak didominasi pajak daerah sebesar Rp3,6 triliun melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN-KB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan pajak rokok.
Sektor PBBKB terbilang cukup besar hingga Rp 2 triliun lebih atau 101,30 persen. Sedangkan pajak rokok, Bapenda Kalsel masih menunggu pencairan terakhir agar bisa 100 persen.
Namun setelah terealisasi 71,03 persen, pajak rokok telah menghasilkan Rp243 miliar dari target sebesar Rp342 miliar.
Adapun pemasukan dari retribusi daerah seperti pelayanan jasa umum, kesehatan dan pendidikan, terealisasi 96,54 persen atau Rp19,82 miliar.
Sementara pemasukan dari jasa usaha, juga melebihi target dengan capaian Rp8,4 miliar lebih atau 106,26 persen, "Sejumlah pendapatan lain seperti hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tercapai Rp52,5 miliar," papar Subhan.
Sementara laba yang dibagikan ke pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal BUMD sebesar Rp52,1 miliar (98,69 persen). Sedangkan deviden atas penyertaan modal perusahaan milik swasta sebesar Rp467 juta (103,84 persen).
Total penerimaan keseluruhan Rp669 juta lebih dengan realiasasi 97,69 persen. Dana Transfer Daerah (DTD) mencapai Rp4,5 triliun lebih atau 99,7 persen, bagi hasil bukan pajak dan bagi hasil pajak (77,92 persen), DAU (86,20 persen), DAK (73,69 persen).
Insentif daerah (50,00 persen), pengeluaran non anggaran pihak ketiga rekening pemerintah lain.
Bukan hanya berhasil membukukan persentase pendapatan tertinggi di Indonesia, juga terjadi serapan yang masuk kategori tinggi di sektor belanja hingga 81, 43 persen.
Pemprov Kalsel sendiri sudah mendistribusikan dana bagi hasil kepada kabupaten/kota hingga triwulan III, "Adapun triwulan keempat disalurkan awal 2024," tuntas Subhan.
