bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah saat ini mewajibkan tes antigen sebagai syarat perjalanan darat jarak jauh, baik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun angkutan umum.
Khusus di wilayah luar Jawa-Bali, perjalanan darat antar kabupaten/antar kota wajib menyertakan kartu vaksin minimal dosis pertama serta hasil tes PCR berlaku 3×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam.
Lantas, apa urgensinya?
Juru Bicara Tim Satgas Covid-19 Kalsel, M Muslim menjelaskan kebijakan ini berfungsi untuk mengendalikan penyeberan virus corona.
Sebab menurutnya, sepanjang masa pandemi ini tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang memiliki resiko untuk tertular Covid-19.
"Jadi sangat urgen untuk diskrining," ucapnya kepada bakabar.com, Jumat (5/11).
Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel ini juga mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi bila belum divaksin. Pasalnya, vaksin berguna untuk meminimalisir resiko penularan dan dampak yang ditimbulkan.
Muslim juga mengimbau masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan. Di masa pandemi sekarang ini; memakai masker, jaga jarak hingga cuci tangan adalah hal yang wajib dilakukan demi memutus mata penularan virus corona.
"Jadi, kita tetap waspada selama pandemi ini masih berlangsung, terlebih nanti akan bermunculan varian-varian baru," jelasnya.
Banyak Menuai Kritik
Syarat wajib PCR/antigen untuk perjalanan darat antar kabupaten-kota di luar Pulau Jawa-Bali menuai kritik dari DPD Organisasi Angkurat Darat (Organda) Kalsel.
Aturan terbaru Kementerian Perhubungan ini dinilai semakin memberatkan para sopir dan masyarakat.
Selain itu, jarak antar kabupaten/kota di Kalsel dinilai tidak terlalu jauh. Di samping kondisi penyebaran virus corona yang sudah mulai melandai.
"Kalau mau diberlakukan juga wajib PCR/antigen itu harus ditanggung oleh pemerintah," ucap Sekretaris DPD Organda Kalsel, Edy Sucipto kepada bakabar.com.
Menurut Edy, ekonomi masyarakat saat ini sudah sangat sulit. Ditambah lagi dengan aturan yang menelan biaya tidak sedikit ini, tentu kata Edy akan semakin membebankan masyarakat.
"Termasuk para sopir angkutan juga mengeluh kesulitan dapat penumpang. Jika diberlakukan syarat wajib PCR/antigen ini, tambah menderita para sopir," ujarnya.
Dia berharap pemerintah mestinya memberlakukan kebijakan yang tidak memberatkan masyarakat di masa sulit saat ini.
Jangan sampai, kata dia, kebijakan-kebijakan kontroversial semacam ini memantik kecurigaan. Dalam kata lain, ada oknum yang mengambil keuntungan berbisnis di PCR/antigen ini.
"Kalau ada seperti ini mesti diusut tuntas dan harus dihukum seberat-beratnya," pungkasnya.
