bakabar.com, BANJARBARU - Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan terpaksa menggeser anggaran untuk menerapkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di tengah efesiensi. Termasuk pengamanan kawasan hutan.
Kebijakan efesiensi anggaran cukup berdampak terhadap program RHL. Sekarang rehabilitasi hutan dan lahan yang mengandalkan pasokan bibit dari Persemaian Liang Anggang (PLA) Kementerian Kehutanan, terpaksa harus dikurangi.
Keterbatasan anggaran juga berdampak kepada pengawasan hutan, "Jumlah petugas terpaksa dikurangi, termasuk frekuensi pengawasan dan monitoring RHL," papar Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fatimatuzzahra, Rabu (26/3).
"Makanya kami harus menggeser APBD agar RHK tetap berjalan," imbuhnya.
Meski begitu, Pemprov Kalsel dipercaya PT Freeport Indonesia untuk penanaman mangrove seluas 400 hektare di Kotabaru dan Tanah Laut.
Luasan lahan penanaman ini paling luas dibandingkan sebelumnya di daerah lain. Semula usulkan penanaman mangrove seluas 1.400 hektare.
Setelah dilakukan survei oleh tim dari Universitas Gajah Mada, luasan tanam mangrove disetujui seluas 400 hektare dan akan dikerjakan mulai 2025
