bakabar.com, KANDANGAN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) masih menunggu pemberitahuan resmi dari pusat terkait penundaan wacana penghapusan tenaga honorer.
Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) juga belum memberikan surat resmi kepada seluruh pemerintah daerah terkait rencana penundaan kebijakan penghapusan honorer mulai November 2023.
Namun kabar penundaan wacana penghapusan tenaga honorer sudah mulai ramai dibicarakan warganet di media sosial.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, Muhammad Noor menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga masih menunggu arahan dari pusat terkait kabar penundaan penghapusan tenaga honorer.
"Sementara ini kami belum menerima informasi resmi dari pusat terkait kabar tersebut," kata Sekda Muhammad Noor, Senin (3/10) sore.
Tetapi jika benar-benar ditangguhkan, pihaknya sangat bersyukur lantaran tenaga honorer seperti guru dan tenaga kesehatan di daerah masih sangat diperlukan.
"Tentunya tenaga honorer kami masih sangat diperlukan," lanjutnya.
Sebelumnya, Pemkab HSS telah menerima keputusan mengganti tenaga honorer dengan outsourcing pemerintah melalui surat edaran dari Mempan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022.
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur BKPSDM HSS, Zulkifli Mahmud menyampaikan secara terpisah bahwa pihaknya masih mendata jumlah tenaga honorer di Kabupaten HSS.
"Kalau jumlah ASN kita ada 4.299 orang, sedangkan untuk PPPK ada 454. Jumlah tenaga kontrak berdasarkan data yang dimasukan dalam BPJS Ketenagakerjaan mencapai 1.313 orang," tuturnya.
Jumlah tenaga kontrak dan honorer tersebut lanjutnya, tergantung masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Kabupaten HSS.
