Tak Berkategori

Pengamanan Nataru di HSS, Tiga Lokasi Dijaga Ketat Petugas Gabungan

apahabar.com, KANDANGAN – Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama Kodim 1003 Kandangan dan pemerintah daerah melaksanakan…

Featured-Image
Rapat koordinasi lintas sektor pengamanan menjelang natal 2021 dan tahun baru 2022 di HSS. Foto-Istimewa

bakabar.com, KANDANGAN – Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) bersama Kodim 1003 Kandangan dan pemerintah daerah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor menjelang pengamanan natal dan tahun baru (Nataru), Kamis (23/12).

Mulai besok, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dinas kesehatan serta anggota Pramuka akan berjaga pada tiga pos pengamanan Nataru.

Kapolres HSS AKBP Sugeng Priyanto mengatakan, pos pengamanan terletak di Kecamatan Angkinang, perbatasan Kabupaten Tapin-HSS di Kantor Samsat Kandangan, dan pengamanan pariwisata di Kecamatan Loksado.

“Semua pos pengamanan akan ditempati petugas gabungan,” kata AKBP Sugeng Priyanto di Aula Endra Dharmalaksana.

Selanjutnya, pembatasan lain pada saat malam tahun baru juga akan dilakukan seperti penutupan alun-alun mulai sore hari sampai dengan malam disertai pemadaman lampu-lampu taman atau fasilitas umum lainnya.

“Bagi pemilik tempat usaha yang berpotensi menimbulkan kerumunan akan dibatasi hanya sampai pukul 22.00 wita,” jelasnya.

AKBP Sugeng Priyanto menjelaskan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral yang dilakukan untuk saling tukar informasi dan masukan berkaitan apa saja yang akan dilaksanakan pihak-pihak terkait.

Hal tersebut berkenaan dengan persiapan Nataru khususnya dalam pengamanan sehingga kesamaan persepsi dapat terwujud, serta antisipasi penyebaran Covid-19 di Bumi Rakat Mufakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) HSS Muhammad Noor menambahkan bahwa pemerintah daerah siap membantu berkolaborasi dalam memberikan atau menjaga keamanan menjelang Nataru.

“Kami minta kerja sama berbagai pihak dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19, karena saat ini Pemkab HSS berusaha keras mewujudkan imunitas masyarakat dengan vaksinasi,” ungkapnya.

Pihaknya menambahkan, saat ini ada kebijakan dari pemerintah daerah yang akan menonaktifkan kartu BPJS masyarakat yang tidak mau divaksin.

Sekda HSS meminta kepada seluruh sektor agar bisa ikut menjelaskan memberikan informasi dan pemahaman yang benar kepada masyarakat.

“Kebijakan ini diambil agar masyarakat punya kesadaran untuk segera divaksin sehingga herd immunity bisa terwujud,” tandasnya.



Komentar
Banner
Banner