Tak Berkategori

Penerima Bansos di Banjarmasin Naik Puluhan Ribu KK, Warga Miskin Bertambah?

apahabar.com, BANJARMASIN – Dinas Sosial Banjarmasin mencatat penambahan warga penerima bantuan sosial (Bansos) 2022. Jumlahnya cukup…

Featured-Image
Ilustrasi penerima Bansos. Foto-net

bakabar.com, BANJARMASIN – Dinas Sosial Banjarmasin mencatat penambahan warga penerima bantuan sosial (Bansos) 2022.

Jumlahnya cukup banyak, yakni mencapai 30 ribu kepala keluarga (KK). Dengan demikian total penerima Bansos di Banjarmasin jadi 70 ribu KK.

Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto menyebutkan mereka sebagai penerima manfaat Jaminanan Kesehteraan Sosial (JKS), dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunas (BPNT) dan BPJS Kesehatan. Baik dari Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Pusat.

“Kalau tahun 2021 itu yang menerima manfaat bantuan sosial itu sekitar 40 ribu KK, tahun ini naik hingga menjadi 70 ribu KK,” ujar Iwan Ristianto seperti dilansir Antara, Selasa (4/1/2022).

Iwan merincikan, sebelumnya bantuan sosial yang ada di Kota Banjarmasin untuk penerima PKH sekitar 14 ribu keluarga, penerima BPNT sekitar 28 ribu KK, dan untuk BPJS Kesehatan sekitar 40 ribu.

Lantas, apakah penambahan penerima Bansos jadi 70 ribu keluarga tahun ini menandakan jumlah masyarakat miskin di Banjarmasin bertambah? Iwan membantahnya.

“Harus dipahami, naiknya ini bukan berarti warga miskin di Kota Banjarmasin naik,” timpal Iwan.

Namun, Iwan menjelaskan ada bantuan sosial dari pemerintah pusat itu diperluas sasarannya, seperti dimasukkannya data penerima bantuan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang Rp300 ribu perbulannya.

“Jadi begini, data-data bantuan pemerintah pusat dari berbagai kementerian untuk masyarakat Kota Banjarmasin baik sosial dan ekonomi itu jadi satu data sekarang sebagai penerima manfaat sosial,” tuturnya.

Karenanya, ucap dia, data menjadi naik, karena pastinya ada program bantuan dari berbagai kementerian, seperti dari Kemensos, Kemenaker, Kementerian Koperasi hingga Kemenkes.

Menurut dia, semua bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN kinia tertuang di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Memang yang paling besar itu bantuan dari APBN atau pemerintah pusat,” tuturnya.

Komentar
Banner
Banner