bakabar.com, BANJARMASIN – FraksiPartai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai kenaikan pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2019 sangat kecil dibandingkan dengan Perubahan APBD 2018. Saat ini kenaikan hanya sebesar 1,87%.
“Sementara di 2018 adalah sebesar 9,19%. Namun kalau melihat nominalnya baru luar biasa. Karena dengan kenaikan kecil dari sisi persentasi itu hanya 1,87%, justru pendapatan Kalsel tembus Rp 7 triliun,” ucap Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalsel, Ismail Hidayat, Senin (12/08) siang.
Seperti diketahui bersama, kata dia, target APBD Murni 2018 kurang dari Rp 6 triliun tepatnya kurang lebih Rp 5,8 triliun. Sedangkan di RAPBD Perubahan 2019 adalah Rp 7 triliun.
“Berarti dalam 2 Tahun Anggaran (TA) naik Rp1 Triliun lebih atau Rp500 Miliar pertahunnya,” katanya.
Pihaknya berharap kenaikan yang signifikan ini terus bisa dijaga dan ditingkatkan, sehingga di akhir 2020 setidaknya pendapatan mencapai Rp 7,5 triliun.
Sayangnya, ia menilai bahwa meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini masih didominasi oleh tingginya pajak kendaraan dan retribusi daerah.
Namun, justru tidak didukung oleh pendapatan dari sektor bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan.
“Yang berarti menurunnya kontribusi BUMD bagi pendapatan asli daerah kita,” tegasnya.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp 28,7 miliar dari target APBD Murni TA 2019 sebesar Rp 51 miliar hingga menjadi Rp 22,2 miliar atau turun sebesar 56,29%.
“Penurunan yang sangat drastis, sungguh sangat disayangkan,” bebernya.
Padahal pihaknya memahami bahwa keberadaan BUMD bertujuan untuk meningkatkan PAD. Apa gunanya melakukan pemisahan kekayaan daerah untuk diusahakan kalau hasilnya tidak maksimal, apalagi merugi.
Oleh sebab itu, Fraksi PPP Kalsel mengharapkan agar rencana evaluasi total BUMD segera dilaksanakan. Kalau persoalannya kekurangan modal, akan dipikirkan bersama.
“Apabila persoalan sistem kerja, mari cari solusi perbaikannya. Sementara kalau persoalannya human error atau kesalahan ada pada faktor manajerialnya, maka perlu dilakukan tindakan tegas baik mutasi ataupun degradasi,”
Jika saat ini pengembangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), jelas dia, pemerintah sudah merencanakan menggunakan Rektor dari luar negeri. Maka kiranya perlu dipertimbangkan sepanjang sumber hukumnya memungkinkan.
“Kita menggunakan manajer dari luar atau dari kalangan dunia usaha yang pernah berhasil memimpin BUMD daerah lain untuk menahkodai BUMD di Kalsel,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Siswansyah mengatakan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2019 tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021.
Kemudian, dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai skala prioritas. Baik urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, maupun urusan pemerintahan umum.
“Juga selalu memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis nasional yang telah digariskan serta dipublikasikan ke daerah,” tegasnya.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan beberapa fraksi, kata dia, menekankan perlunya upaya mensejahterakan masyarakat. Itu harus diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan. Baik dalam program kegiatan yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, infrastruktur, perhubungan, pertanian, perindustrian dan lain-lain.
“Sehingga menciptakan rasa keadilan pembangunan terhadap seluruh lapisan masyarakat. Baik di perkotaan maupun di pedesaan dan wilayah terpencil,” pungkasnya.
Baca Juga:Pendapatan dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kalsel Anjlok
Baca Juga:Ganti Sumber Pendapatan Daerah, Intip Siasat Pemprov Kalsel
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor
