bakabar.com, BANJARMASIN – Pemprov Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan tahun 2019. Raihan WTP ini mempertahankan predikat yang sudah diterima empat tahun berturut.
Laporan keuangan tersebut disampaikan saat rapat paripurna di DPRD Kalsel perihal LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalsel Jakarta tahun anggaran 2019 di gedung DPRD Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Kamis (18/6).
Anggota 6 BPK RI, Harry Azhar Azis menyampaikan predikat WTP itu melalui rapat Virtual.
“Alhamdulillah dua bulan kami persiapkan dalam kondisi Covid-19 ini, Kami dapat serahkan pada Gubernur dan DPRD Kalsel,” Kata Harry Azhar Azis lewat sambungan zoom di ruang paripurna DPRD Kalsel.
Harry mengatakan, WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Namun demikian, kata dia, WTP bukan jaminan laporan keuangan yang bersih dari praktik kecurangan.
Ada dua catatan yang sampaikan BPK RI di sidang Paripurna Istimewa itu. Pertama soal aset pemerintah daerah dan kedua volume pekerjaan fisik yang belum di tuliskan.
Dengan penyematan ini, artinya Provinsi Kalsel sudah tujuh kali mendapat WTP.
Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor dalam pidatonya mengatakan Predikat WTP dalam pemerintahan sangat penting. Itu dapat diartikan tata kelola daerah rapi dan sesuai dengan aturan.
“Sejak awal ke pemimpinam kami hingga saat ini, pemerintah Kalsel mampu meraih Opini Wajar Tanta Pengecualian secara berturut-turut dalam penyampaian laporan keuangan,” kata H Sahbirin Noor dalam sambutan Pidatonya.
Ke depan, dua catatan dari BPK tadi akan diperbaiki dalam tempo 60 hari depan.
Rapat Paripurna Istimewa penyematan WTP itu berlangsung secara virtual di Gedung DPRD Kalsel. Perwakilan BPK RI hadir dalam rapat dengan membacakan penyampaian opini via virtual.
Paripurna kali ini di pimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin.
Editor: Muhammad Bulkini
