bakabar.com, PELAIHARI - Pemkab Tanah Laut mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan sosialisasi program strategis nasional secara virtual dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Iwan Persada, unsur Forkopimda dari Kodim, Polres, dan Kejaksaan, serta perwakilan dinas yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tanah Laut.
Dalam rakor tersebut, Kementerian Dalam Negeri tidak hanya membahas pengendalian inflasi, tetapi juga menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan program Jaminan Produk Halal untuk meningkatkan daya saing UMKM.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya langkah konkret di lapangan dalam pengendalian inflasi.
“Jangan hanya mengikuti rapat, tetapi betul-betul turun ke pasar, cek harga, dan lakukan langkah konkret pengendalian inflasi,” ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan (year on year) Indonesia pada April 2026 sebesar 2,48 persen. Meski masih dalam kisaran aman, tekanan harga tetap terjadi, terutama pada sektor pangan dan transportasi.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi. Sementara itu, kenaikan harga avtur turut mendorong tarif angkutan udara. Di sisi lain, sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng, gula pasir, dan beras terpantau mengalami kenaikan harga di berbagai daerah.
Kementerian Pertanian juga memaparkan strategi menghadapi musim kemarau 2026, antara lain melalui optimalisasi irigasi dan percepatan masa tanam guna menjaga ketersediaan pangan.
Melalui rakor ini, Pemkab Tanah Laut diharapkan dapat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dengan langkah konkret di daerah, guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
