bakabar.com, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) menjadi tuan rumah dalam rapat kerja (Raker) Kepala Bakeuda, Bapenda, BPPRD, dan BPKPD kabupaten kota se-Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (28/6).
Bupati HSS Achmad Fikry membuka secara resmi sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Pramuka Kandangan.
Achmad Fikry mengatakan pemerintah daerah telah berupaya meringankan beban dengan menghapus serta mengurangi pajak bagi masyarakat.
“Di tengah pandemi Covid-19, semua kabupaten kota merasakan dampak penurunan pendapatan daerah. Melalui kegiatan ini akan disinergikan,” kata Achmad Fikry.
Bupati HSS berharap setiap kabupaten/kota dapat sejalan dalam melangkah kedepan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pajak, dan retribusi.
Menghadirkan Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin, pemilik usaha sarang burung walet rencananya akan diwajibkan membayar pajak daerah.
“Pajak tidak untuk memberatkan, jadi masyarakat yang punya kelebihan pendapatan sarang burung walet tentu wajib membayar pajak,” ujar Bupati Achmad Fikry.
Sebelum Raker, dilaksanakan Peresmian Operasional Kantor Kas Bank Kalsel di Ruang Pelayanan BPKPD HSS ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama.
Kemudian, launching penerapan Alat Rekam Transaksi Pajak Hotel dan Restoran dengan penyerahan secara simbolis alat rekam transaksi dari Kepala Bank Kalsel Cabang Kandangan kepada Kepala BPKPD HSS.
Bupati Achmad Fikry menyampaikan alat perekam sesuai dengan harapan KPK karena semua pendapatan daerah banyak yang belum tertarik seperti rumah makan dan restoran.
“Mudah-mudahan dengan adanya alat perekam, pendapatan daerah kita bisa lebih meningkat,” katanya.
Bagi yang datang menikmati makan di restoran atau rumah makan dan menginap di hotel, diharapkan meminta struk makan dan menginap.
“Jangan lupakan struk, karena sudah ada alat perekam sehingga memudahkan pemerintah mengontrol sejauh mana kesadaran membayar pajak,” jelas Bupati HSS.
Ketaatan pengelola rumah makan, restoran, perhotelan diharapkan juga lebih baik untuk membantu pemerintah membumikan pajak.
“Dengan cara ini, kita bisa meningkatkan pendapatan daerah yang pada akhirnya akan kembali ke masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Bakeuda Provinsi Kalsel Agus Dyan Nur, Ketua Forum Komunikasi Pengelola Pendapatan Daerah Kalsel Rustam Effendi, Kepala Bakeuda, Bapenda, BPPRD, BPKPD Kabupaten Kota se-Kalsel beserta jajarannya.
