bakabar.com, KANDANGAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) melalui dinas sosial setempat kembali menyalurkan bantuan sosial masyarakat yang kurang beruntung terdampak Covid-19, Selasa (22/2).
Bantuan sosial beras sejahtera daerah atau Rastrada tersebut merupakan lanjutan dari program tahun 2021, menggunakan APBD Pemkab HSS tahun anggaran 2022.
Bupati HSS Achmad Fikry didampingi Wakil Syamsuri Arsyad dan Kepala Dinas Sosial Nordiansyah meluncurkan penyaluran Rastrada di Kantor Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan.
Berdasarkan hasil musyawarah desa dan kecamatan dilanjutkan verifikasi akhir, Dinas Sosial HSS kemudian membagikan sebanyak 3.209 keluarga penerima manfaat (KPM).
Masing-masing KPM menerima 10 kilogram beras setiap bulan, diserahkan langsung dua kali yakni untuk Januari dan Februari 2022.
Jika hitung, sebanyak 3.209 KPM dikalikan 20 kilogram (kg) beras totalnya 64.180 kg atau 64,18 ton.
“Ini juga merupakan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan,” kata Kepala Dinas Sosial HSS Nordiansyah.
Nordiansyah menjelaskan bahwa penyaluran Rastrada pada masing-masing titik distribusi akan dilaksanakan selama 4 hari sejak hari ini.
Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan warga yang mendapat bantuan program dari kementerian sosial dan pemerintah daerah tidak diharuskan tidak bisa dua kali menerima.
Bagi yang sudah menerima beras sejahtera tidak akan dapat lagi program lain, begitu juga sebaliknya.
“Mudah-mudahan dengan semakin banyak masyarakat yang terjangkau maka semakin bisa meratakan kesempatan memperoleh bantuan dan kebutuhannya,” ujar Bupati Fikry.
Pemkab HSS terus konsisten dalam memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya beras sejahtera, dengan memenuhi syarat tidak mendapat bantuan dari pusat.
“Yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah beras, ada duit pasti beli beras. Kami pemerintah daerah memberikan beras, harapannya tidak dijual dan berasnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” jelas Bupati Fikry.
Bupati Fikry mengucapkan terima kasih kepada desa yang ikut membantu masyarakat yang tidak mampu, sehingga sinergi antara kabupaten dan desa menjadi kunci keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Terus evaluasi setiap enam bulan, jangan sampai ada warga masyarakat kita kesulitan makan karena tidak mendapat bantuan,” tuturnya.
