bakabar.com, KANDANGAN – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) Achmad Fikry menyampaikan bahwa 500 bidang tanah untuk 333 Kepala Keluarga (KK) bakal menerima sertifikat resmi.
Diungkapkan Bupati Achmad Fikry, sidang panitia pertimbangan landreform (PPL) pembagian tanah negara bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten HSS ditujukan kepada masyarakat yang terletak di Desa Lungau, Kecamatan Kandangan.
“Setelah melalui proses yang panjang sampai akhir nanti mereka mendapatkan sertifikat untuk 333 KK,” kata Bupati Achmad Fikry di Aula Rakat Mufakat Setda HSS.
Sidang ini sendiri berlangsung hampir satu jam lebih dengan diskusi panjang dan berjalan dengan lancar, membahas penetapan objek dan subjek redistribusi tanah berdasarkan hasil pengukuran, pemetaan, inventarisasi dan indentifikasi.
Menurut Bupati HSS, semangat dari kegiatan ini adalah untuk terus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Pasalnya sekian lama mereka menggrap tanah negara maka sekarang diberikan hak memiliki sertifikat.
“Tentu kalau sudah ada sertifikat mereka punya kepastian, tidak ada keraguan lagi untuk menggarap lahannya selain itu ada tambahan nilai ekonomis,” jelasnya.
Alasannya, masyarakat yang kekurangan modal usaha mengungkapkan bahwa adanya sertifikat bisa meminjam melalui kredit usaha rakyat (KUR) ke Bank tanpa harus terjerat rentenir.
Bupati Achmad Fikry menegaskan pemerintah daerah akan terus mengawasi tanah yang diberikan. Jika peruntukannya untuk lahan pertanian, maka jangan sampai dialih fungsikan.
“Saya sudah tugaskan Satpol PP mengawasi itu, apabila mereka melanggar maka akan kita tarik sertifikatnya termasuk bagi yang menelantarkan lahannya selama dua tahun. Pasti akan kita tarik juga,” tegas Bupati Fikry.
Mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, Bupati Achmad Fikry menyampaikan terima kasih kepada BPN karena setiap tahun melaksanakan program tersebut.
