Pemkab Banjar

Pemkab Banjar Gelar Rakor Smart City, Bahas Integrasi Layanan Darurat 112

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Pemkab Banjar menggelar rakor terkait program smart city.

Featured-Image
Rakor Program Smart City di Banjar. Foto: Info Publik Banjar

bakabar.com, MARTAPURA - Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Pemkab Banjar menggelar rakor program smart city.

Acara yang berlangsung di Aula Barakat Martapura ini mengusung tema audiensi layanan 112-Emergency Call Online (Aplikasi Layanan Panggilan Darurat) dan bekerja sama dengan PT Jasnita Telekomindo Tbk.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkab Banjar, Kencana Wati, menuturkan aplikasi layanan panggilan 112 ini sangat mendukung program smart city dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di kabupaten ini.

Call center 112 berperan penting dalam dua dimensi smart city, yaitu society dan government. Layanan ini telah terintegrasi dengan nomor panggilan darurat lainnya, seperti 113 untuk pemadam kebakaran dan 118 untuk ambulans.

"Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), layanan ini juga melibatkan berbagai instansi, termasuk BPBD, dinas kesehatan, damkar dan kepolisian," papar Wati.

Kepala DKISP Banjar, HM Aidil Basith, menjelaskan, masyarakat dapat menggunakan layanan panggilan 112 untuk berbagai keadaan darurat. Misalnya kecelakaan dan kebakaran, bahkan tanpa pulsa atau jaringan.

"Kedepan panggilan 112 akan terintegrasi dengan SKPD pengampu sehingga koordinasi antarinstansi bisa lebih cepat dan efisien," paparnya.

Sementara itu, Senior Regional Manager PT Jasnita Telekomindo Tbk, David Kristianto Yohansyah, memaparkan manfaat layanan 112.

Layanan ini memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian darurat selama 24 jam, melacak lokasi penelepon, serta memastikan respons cepat dari pemerintah daerah.

"Layanan ini mendukung tugas pokok dan fungsi OPD kedaruratan sesuai SOP. Menjadi pusat data dan informasi bagi pimpinan daerah dalam pengambilan kebijakan. Termasuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," tutupnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner