bakabar.com, JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bakal memindahkan jutaan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkaran pemerintah pusat ke Kalimantan. Itu sebagai konsekuensi pemindahan ibu kota.
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Kalimantan menjadi lokasi ibu kota baru sudah disetujui presiden.
“Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah,” kata MenPAN-RB Syafruddin kepada wartawan di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa, dikutip bakabar.com dari CNN Indonesia.
Jumlah ASN yang berdinas pemerintah pusat saat ini mencapai sekitar 1,5 juta jiwa. Pemerintah mengakomodasi seluruh ASN tersebut untuk pindah ke ibu kota negara yang baru.
“Iya, iya sudah, sudah kita [rencanakan untuk pindah juga], di Kementerian lembaga di pusat ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang,” kata dia.
Proses pemindahan ibu kota negara pada 2019 sebagai keputusan, 2020 sebagai proses perencanaan, 2021-2023 proses pembangunan, dan 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
Jika jadi dilaksanakan, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta diprediksi menelan biaya Rp466 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta.
Adapun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menjadi kandidat kuat calon ibu kota baru. Jokowi sudah mengunjungi kedua daerah tersebut, awal Mei lalu.
"Lokasi atau lahan kita siap. Tapi bagaimana pemerintah bisa memindahkan 1,5 juta pegawai ke Kaltim. Belum lagi kita bicara anggaran sesuai perkiraan Menteri Keuangan sekitar Rp466 triliun untuk pembangunannya," ujar Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, seperti diwartakan sebelumnya.
Editor: Fariz Fadhillah
