bakabar.com, BANJARBARU – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Hulu Sungai Utara, juga menyisakan problem dalam tatanan kepegawaian di pemerintah kabupaten setempat.
Salah satunya adalah masih banyak Jabatan Tinggi Pratama (JPT) yang diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Mengutip data dari laman Pemkab HSU, JPT yang ditempati pelaksana tugas adalah Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, dan Dinas Kesehatan.
Kemudian Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Di sisi lain, masa jabatan Husairi Abdi sebagai Plt Bupati HSU akan berakhir 9 Oktober 2022. Selanjutnya tampuk pimpinan diisi penjabat bupati.
Baca juga:Dilema Penghapusan Honorer Hulu Sungai Utara
Meski masih tersisa 4 bulan masa jabatan, Husairi terkesan pesimis masalah tersebut bisa terselesaikan. Terlebih wewenang sebagai Plt Bupati cukup terbatas.
“Sampai sekarang kami masih fokus membenahi soal kepegawaian,” papar Husairi Abdi kepada bakabar.com, Selasa (7/6).
Mengingat prosedur pelaksanaan seleksi lelang jabatan ditempuh berjenjang ke tingkat yang lebih tinggi, problem kepegawaian ini tampaknya akan menjadi pekerjaan rumah untuk penjabat bupati HSU.
“Sedianya kami menginginkan semua jabatan itu terisi pejabat definitif, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan maksimal,” tutur Husairi.
Adapun penjabat bupati akan diusulkan oleh Gubernur Kalsel kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Mereka yang dapat diisulkan adalah pejabat eselon II di lingkungan pemerintah provinsi.
Namun hingga sekarang, tak seorang pun calon mencuat. Pemprov Kalsel diketahui belum mengusulkan nama-nama penjabat bupati ke Kemendagri.
