bakabar.com, BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Sahbirin Noor memberi atensi kepada bupati/wali kota di daerah setempat untuk melakukan serapan anggaran pada tahun depan.
Diketahui, Kalsel mendapat jatah alokasi APBN 2022 sebesar Rp25,07 triliun. Terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp8,18 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebanyak Rp16,8 triliun.
Total sebanyak itu diserahkan kepada para perwakilan pejabat kementerian/lembaga dan bupati/wali kota se-Kalsel.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan TKDD 2022 ini diserahkan langsung oleh Gubernur Sahbirin Noor, di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Jumat (3/12).
"Saya harap seluruh dana dapat segera berjalan dan tepat sasaran, serta dapat terserap secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing masing," pesannya.
Bila itu bisa dilakukan, lanjut dia, tujuan dari pelaksanaan APBN dan APBD yang dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dapat tercapai.
Paman Birin-sapaan akrabnya, berpesan kepada bupati dan wali kota serta pimpinan SKPD untuk segera melakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran.
"Sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana yang telah disusun," ujarnya.
Dia juga mengingatkan, dalam penggunaan APBN melalui DIPA dan TKDD 2022 tersebut agar sejalan dengan program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Jokowi.
Untuk belanja TKDD di Kalsel tahun 2022, terdapat 10 Pemda yang mengalami kenaikan alokasi, sementara 4 daerah terpaksa harus menurun.
Totalnya, ada Rp16,89 triliun dengan rincian alokasi untuk dana bagi hasil Rp4,3 T; DAU sebesar Rp7,49 T; DAK Fisik sebesar Rp1,28 T; DAK Non Fisik sebesar Rp2,30 T; dana insentif daerah Rp91,21 M; dan dana desa sebesar Rp1,43 T.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah bilang pokok-pokok APBN 2022 adalah ekspansi.
"Ini untuk mengatasi pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga keseimbangan antara countercyclical dengan pengendalian resiko dan sustainabilitas," tuturnya.
Kemudian, reformasi struktural untuk perbaikan fondasi ekonomi melalui pembangunan SDM dengan mengakselerasi reformasi bidang kesehatan.
Lalu, perlindungan sosial dan pendidikan untuk menciptakan daya saing dan produktivitas.
Reformasi perpajakan, dan Reformasi penganggaran, dengan mendorong belanja menjadi lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus program prioritas berbasis hasil, serta antisipatif terhadap ketidakpastian.
Meski diterpa pandemi, Sulaimansyah mengklaim bahwa dukungan pemerintah pusat untuk Kalsel tetap stabil.
"Yang diserahkan hari ini berjumlah 541 DIPA dengan nilai Rp8,18 triliun," bebernya.
