bakabar.com, BANJARMASIN - Pemerintah dinilai kurang perhatian terhadap anak disabilitas. Keluhan itu disampaikan Lilis Purnamawati yang sempat kebingungan mencari sekolah yang tepat untuk anaknya, yang menyandang disabilitas (berkebutuhan khusus).
Lilis menyebutkan sudah beberapa kali pindah tempat pendidikan, sebelum menetapkan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Banjarbaru.
“Anak penyandang disabilitas kurang perhatian pemerintah, buktinya anak saya yang harus mencari sekolah khusus untuk menimba ilmu,” ujar Lilis di Forum Komunikasi Keluarga Anak Penyandang Disabilitas yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Hotel Rattan In Banjarmasin, Kamis (16/5).
Padahal sebagai warga Kota Banjarbaru, Lilis hanya ingin anak keduanya tersebut mengenyam kursi pendidikan seperti anak normal lainnya.
Sulitnya mencari tempat pendidikan bukanlah satu-satunya sandungan orangtua disabilitas. Sebab di lingkungan tempat tinggal pun, anaknya yang bernama Muhammad Firdaus juga dikucilkan dalam pergaulan.
“Anak saya sering diusir saat berteman ke tetangga, karena mereka beranggapan anak saya hanya merusak saja. Alhasil dia tidak mau keluar rumah saat pulang sekolah,” beber Lilis.
Karena itu, Lilis mengharapkan pemerintah pusat maupun daerah lebih memperhatikan kondisi anak disabilitas, agar tidak ada lagi korban "ketidakadilan" dalam lingkungan masyarakat seperti yang dialami anaknya.
Diwawancara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalsel, Husnul Khatimah menyatakan pihaknya telah berupaya agar pemerintah menjadi ujung tombak dalam memberikan fasilitas kepada anak penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, dia juga berharap, pemerintah menjadi sandaran segala keluh kesah orangtua.
“Pemerintah wajib memperhatikan keadaan mereka (penyandang disabilitas), makanya kita akan membikin UPTD tersendiri agar penanganan bisa lebih fokus melayani,” katanya.
Anak penyandang disabilitas, sambungnya, harus diperhatikan. Mereka adalah bagian generasi bangsa. Masa depan ada di pundak mereka.
"Perhatian khusus harus diberikan agar para penyandang disabilitas bisa memiliki bekal dalam bermasyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, peran serta pihak SKPD sangat diperlukan dalam konsentrasi memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas.
"Anak penyandang disabilitas juga berhak untuk memperoleh pendidikan bagaimanapun kondisi dan situasi mereka," terangnya.
Baca Juga:Anak Penyandang Disabilitas Rentan Dilecehkan
Baca Juga:KPU Kalsel Tetapkan 9.847 Pemilih Disabilitas
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Muhammad Bulkini
