bakabar.com, BANJARMASIN – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalsel melalui pengelolaan alur ambang Sungai Barito dan jasa kepelabuhan, menjadi fokus utama Komisi III DPRD Kalsel dalam pertemuan dengan PT Pelindo III (Persero) di Surabaya.
Komisi yang membidangi masalah infrastruktur itu dikomandoi Sahrujani beraudiensi bersama Direktur Teknik PT Pelindo III (Persero), Boy Robyanto.
"PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) yang merupakan perusahaan patungan perseroan terbatas dengan bidang usaha pengelolaan alur pelayaran, telah berubah menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan harus menyesuaikan dengan regulasi baru yang saat ini dalam proses," tuturnya dalam pertemuan.
Dengan adanya perubahan status itu, menurutnya ada peluang untuk optimalisasi PAD bagi Kalimantan Selatan, yakni perluasan objek pungutan jasa alur dan kenaikan tarif pungutan jasa alurnya, kerjasama pengelolaan jasa kepelabuhan lainnya seperti usaha bongkar muat, depo peti kemas, pemanduan dan lainnya.
Sementara itu, Boy yang sebelumnya pernah bertugas menjadi Asisten Manager Pelindo Regional Kalimantan Selatan, juga menyampaikan apresiasinya atas kedatangan Komisi III DPRD Kalimantan Selatan untuk beraudiensi terkait hal-hal penting yang sedang dihadapi.
"Berkaitan dengan pengembangan pelabuhan di Banjarmasin, ke depannya daerah Jorong di Kabupaten Tanah Laut menjadi masa depan bagi pengembangan hal tersebut," ungkapnya.
Hal itu menurutnya tak hanya isapan jempol semata, mengingat keberadaan pelabuhan di kawasan tersebut akan sangat menopang wilayah Kalimantan Selatan sebagai gerbang Ibu Kota Negara
(IKN) yang pindah ke Kalimantan Timur.
Apalagi alurnya bermuara ke laut, tak seperti pelabuhan di Banjarmasin yang menjadi pelabuhan sungai sehingga tidak dapat lagi dikembangkan karena keterbatasan dan alasan lainnya.
