bakabar.com, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid menyarankan PT Berdikari memanfaatkan hubungan buruk atau konflik antara Presiden Jokowi dengan Partai NasDem. Terutama, untuk meningkatkan kuota impor induk-indukan ayam atau grand parent stock (GPS) yang bersinggunggan dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo yang berasal dari Partai NasDem.
"Jadi membutuhkan lobi, tolong manfaatkan mumpung hubungan NasDem dengan Pak Presiden itu jelek. Mumpung hubungannya (Menteri) Pertanian dengan Presiden itu lagi jelek, manfaatin itu, main politik juga sekali-kali itu demi kepentingan rakyat," kata Nusron saat rapat Komisi VI dan BUMN Holding Pangan ID Food di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (24/1) kemarin.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan kuota GPS PT Berdikari hanya berkisar 2 persen, sedangkan mayoritas kuota diambil perusahaan asing yakni PT Charoen Pokphand Indonesia dan PT Japfa Comfeed Indonesia.
"Kuota GPS yang menjadi hulunya peternakan BUMN hanya dikasih 2 persen sisanya asing," ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong PT Berdikari untuk meningkatkan kuota GPS agar peternak Indonesia memiliki ketergantungan dengan perusahaan asing.
"10 persen semua peternak di dalam negeri ini baik daging maupun petelur nasibnya tergantung sama Japfa Comfeed dan Pokphand, 2 persen itu BUMN dari total dari GPS kalau enggak salah itu 680.000, apalagi peternak mandiri, bisa mati," jelasnya.
Kendati demikian, sebagai perusahaan plat merah, PT Berdikari optimistis untuk meningkatkan kuota GPS dengan melakukan komunikasi dan lobi kepada seluruh stakeholder agar dipercaya Kementerian Pertanian. Sebab, Nusron menilai PT Berdikari belum mendapat kepercayaan dari Kementerian Pertanian sehingga kuota GPS yang diberikan begitu minim.
"Jadi membutuhkan lobi, tolong manfaatkan," pungkasnya.
