bakabar.com, BANJARMASIN – Belum genap sebulan dilantik, Anggota DPR RI, H Novri Ompusunggu dititipi sejumlah aspirasi penambahan kuota BBM dan Elpiji subsidi untuk Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (26/11).
Tahun ini Kalsel hanya diberi jatah 254.934 Kilo Liter (KL), lebih sedikit jika dibanding Kalimantan Barat (Kalbar) yakni jumlah 392
023 KL. Sementara kota elpiji kisaran 907.000 Metik Ton (MT).
Pemerintah Kalsel dan Pertamina beralasan penambahan kuota agar kelangkaan BBM tak kembali terjadi.
Sales Area Manager PT Pertamina Kalselteng, Drestanto Nandiwardhana mengatakan supaya kuota itu ditambah. Pemerintah dan Pertamina sepakat penambahan itu mencapai 572.000 KL solar dan 102.000 MT.
“Yang agak berat memang selisih antara kuota solar,” kata Drestanto Nandiwardhana saat pertemuan dengan anggota DPR RI dan DPRD Kalsel, di Kantor PT Pertamina Unit Pemasaran VI Depot Banjarmasin.
Dia juga menyampaikan dugaan penyebab kelangkaan BBM solar terus terjadi, terlebih jika harga Batubara dan Sawit sedang mahal.
Menurutnya, karena Kalsel merupakan daerah yang beririsan dengan perkebunan dan pertambangan, masih ada oknum yang memakai BBM subsidi untuk aktivitas tersebut.
“Bayangkan harga solar non subsidi sedang sekitar Rp2 ribu kemudian yang subsidi hanya Rp5 ribu. Ketika ada selisih harga yang cukup jauh ada oknum yang memanfaatkan itu,” sambungnya.
Oleh sebab itu selain penambahan kuota, perlu kesadaran masyarakat dan pengawasan satgas untuk menertibkan hal tersebut.
Sementara Kepala Biro perekonomian, Ina Yuliana mengatakan Pemerintah sudah membentuk Satgas yang gemuk untuk mengatasi itu.
Ina menyebut Pemerintah bekerja sama dengan aparat Kepolisian, TNI, Intelijen, Kejaksaan, Pertamina serta unsur Forkopimda lainnya untuk mengatasi dugaan penyelewengan tersebut.
“Satgas kita sudah jalan, kalian tidur kita jalan. Masih ada (penyelewengan) karena kita belum cukup mensosialisasikan,” aku Ina.
Sementara Novri mengatakan untuk penambahan kuota BBM dan Elpiji ia akan kembali mendatangi Kantor BPH Migas untuk kembali mempertanyakan hal tersebut.
“Saya tambah juga nanti, karena saya juga di Komisi VII,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut.
Novri juga minta tingkatkan kinerja Satgas yang dibentuk. Hal tersebut juga mengurangi potensi penyelewengan dua jenis bahan keperluan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syarifuddin juga mengingatkan supaya tim yang terlibat lebih efektif. Dengan efektif penyelewengan tersebut akan hilang dengan sendirinya.
“Makanya kita minta Satgas, itu yang sudah disusun lebih efektif,” ucapnya.
