Kalsel

Noormiliyani Prihatin, Batola Keluar Sepuluh Besar KLA

apahabar.com, MARABAHAN – Usaha Barito Kuala (Batola) mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), tampaknya harus lebih…

Featured-Image
Bupati Barito Kuala, Hj Noormiliyani AS, menandatangani papan komitmen Kabupaten Layak Anak. Foto-Humas Setda Batola.

bakabar.com, MARABAHAN – Usaha Barito Kuala (Batola) mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA), tampaknya harus lebih keras.

Hingga 2019 berakhir, Batola berada di luar jajaran sepuluh besar Kalimantan Selatan, tepatnya peringkat 11.

Lantas sebagai seorang wanita dan ibu, fakta tersebut membuat Bupati Batola, Hj Noormiliyani AS, cukup gusar dalam Rakor Gugus Tugas KLA 2020 di Marabahan, Senin (25/2).

“Tentu saja fakta tersebut memprihatinkan, sekaligus mengharuskan semua stakeholder melakukan evaluasi,” tegas Noormiliyani.

“Sebagai langkah awal, perumusan kegiatan tak harus terpaku kepada 24 indikator KLA. Perlu juga diintegrasikan sekolah adiwiyata, sekolah sehat, sekolah ramah anak dan sekolah taat hukum,” imbuhnya.

Sebagai langkah awal perbaikan, persentase 40 persen jumlah Kecamatan Layak Anak (Kelana) maupun Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) sebagai pendukung predikat KLA, juga sementara dipinggirkan.

“Intinya fokus saja dulu kepada satu kecamatan yang telah memenuhi kriteria, lalu ditindaklanjuti bersama-sama,” beber Noormiliyani.

Namun sebelum pembenahan dilakukan, dibutuhkan data-data faktual. Data itulah yang kemudian menjadi langkah awal perencanaan.

“Contohnya data toilet sekolah. Berdasarkan aturan standar, satu toilet perempuan untuk 20 siswi. Kemudian toilet laki-laki diperuntukkan 25 siswa. Andaikata siswa berjumlah 200, berarti sekolah harus memiliki delapan toilet,” urai Noormiliyani.

“Memang tak mungkin satu sekolah memiliki delapan toilet untuk 200 siswa. Tetapi saya hanya ingin minta data yang benar, sebelum program dibuat bersama-sama,” sambungnya.

Noormiliyani juga menegaskan agar pemerintahan hingga level terbawah, tidak bergantung kepada data-data instansi terkait.

“Telah beberapa kali disampaikan bahwa Batola harus membangun dengan data. Akurasikan data dulu, baru bisa membuat program yang konstruktif,” cecar Noormiliyani.

“Misalnya camat harus mengetahui jumlah siswa PAUD, SD dan anak-anak yang tak sekolah. Termasuk perkawinan usia dini, PKK kecamatan juga harus bergerak memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga: Buang Sabu ke Sungai, Pria di Babirik Tetap Ditangkap

Baca Juga: Demi Kelancaran Pembangunan Aerocity, Pemkot Banjarbaru Tak Ingin Terhambat Dana

Reporter: Bastian Alkaf
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin



Komentar
Banner
Banner