bakabar.com, BANJARBARU – Pejabat Pemprov Kalsel yang baru saja dinonjobkan Gubernur Sahbirin Noor, masih memiliki peluang untuk berkarir.
Pasalnya, sejak 25 Februari lalu, Pemkot Banjarbaru membuka kesempatan mengisi sejumlah posisi jabatan penting. Berakhir hingga 10 Maret ini.
Berdasarkan surat panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Kota Banjarbaru, terdapat 7 posisi untuk eselon IIb.
Antara lain, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Badan Pengeloaan Pajak dan Retribusi Daerah.
Selain itu dibuka pula posisi jabatan Kepala Dinas Pendidik, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Kendati levelnya turun, bukan mustahil bagi pejabat Pemprov Kalsel yang baru dinonjobkan ingin bergabung ke Pemkot Banjarbaru.
Seperti diketahui, ada tiga pejabat Pemprov Kalsel yang dinonjobkan. Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gustafa Yandi, mantan Kepala Biro Umum Setdaprov Kalsel Muhammad Rusli, dan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, M Yusuf Effendi.
Ketiganya masuk dalam daftar tiga pejabat teras yang dibebaskan dari jabatannya oleh Gubernur Sahbirin Noor, 22 Februari lalu.
Jika ditilik peluangnya, Gustafa Yandi dan Rusli dapat mengikuti seleksi terbuka mengisi jabatan di Pemkot Banjarbaru itu.
Mengingat, keduanya masih punya jenjang karir panjang dan masuk kriteria persyaratan. Lantas, bagaimana respon mereka?
Dihubungi bakabar.com, Rabu (2/3), M Rusli tampak tak terlalu memikirkan hal tersebut. Jawabannya singkat dan tegas ingin bertahan di Pemprov Kalsel. "Ya bertahan di Pemprov (Kalsel) aja," katanya.
Sementara itu, Gustafa Yandi masih enggan menanggapinya, meski kemungkinan peluang tersebut ada.
Seperti diketahui, semasa Rudy Arifin menjabat sebagai Gubernur Kalsel, sosok Gustafa Yandi merupakan orang penting.
Ia dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Dan kini, Pemkot Banjarbaru dipimpin oleh anak mantan bosnya Gustafa Yandi, yakni HM Aditya Mufti Arifin.
Tapi, nampaknya alumi Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) ini, bergeming saat ditanya peluang itu.
Namun yang jelas, ia tetap berbesar hati meski tak lagi sebagai pejabat tinggi pratama di Pemprov Kalsel.
Ia mengaku takkan mempermasalahkan keputusan sang gubernur meski peluang untuk menggugat keputusan itu masih terbuka.
"Sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tentunya kita harus loyal kepada pimpinan, harus siap ditempatkan di mana saja dan sebagai apa saja," ungkapnya.
"Apalagi saya ASN yang merupakan alumni sekolah pendidikan kepamongprajaan, yang pola pendidikannya menanamkan nilai-nilai yang di antaranya adalah nilai dedikasi, taat dan loyal," tutur pria berusia 55 tahun itu.
Terlebih, sejak dirinya sekolah D3, S1 hingga S2, semua biaya ditanggung Pemprov Kalsel. Menurutnya, ini sebagai balas jasa atau 'bayar hutang' ke pemprov karena sudah menanggung biaya pendidikannya.
Tentu saja kata dia, harus tetap mengabdi sebagai ASN Pemprov Kalsel, terlepas siapapun pimpinannya, tetap taat dan loyal.
"Kemudian disaat pimpinan menghendaki saatnya berakhir untuk suatu jabatan tertentu, walaupun kita belum merasa cukup untuk 'bayar hutang' tadi, maka kita harus siap menerimanya," tutupnya.
Gustafa Yandi Pejabat Pemprov Kalsel Usai Nonjob Angkat Bicara
