bakabar.com, JAKARTA - Eksistensi tambang ilegal di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) begitu mencolok. Anggota Komisi VII DPR RI, Willy Midel Yoseph angkat suara.
Dia menekan Kementerian ESDM untuk segera bertindak. Tak hanya di IKN. Tapi juga di seluruh Indonesia. Termasuk di kawasan Pegunungan Meratus. Karena bikin negara merugi.
"Seharusnya negara bisa dapat pemasukan. Ini malah jadi loss," katanya pada rapat kerja Komisi VII bersama Kementerian ESDM, Kamis (31/8).
Belum lagi soal kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Fenomena itu bikin negara makin boros. "Untuk rehabilitasi kan juga butuh anggaran," ungkapnya.
Willy menilai luasnya kerusakan dan bertambahnya tambang ilegal karena pemerintah lemah. Tak pernah bertindak tegas. "Sampai saat ini saya lihat pembiaran ini terus berlanjut," ucapnya.
Walaupun ada aparat hukum yang menindak. Tapi faktanya tambang ilegal tetap ada. Tindakan itu seperti tak memberikan pengaruh apa-apa.
"Karena, kadang yang ilegal ini dari rakyat kita sendiri. Bahkan bisa sampai ratusan ribu orang. Gak mungkin kita basmi, atau kita kurung," terangnya.
Kata Willy, yang memungkinkan dilakukan pemerintah adalah mengatur dan mengelolanya. Dia berharap Kementerian ESDM persoalan ini bisa tertangani.
"Ajak pemerintah kabupaten untuk duduk bersama. Buat konsep wilayah khusus untuk pertambangan," saran dia.
"Jadi lahan kita tidak rusak, negara juga tidak kehilangan pendapatan," tutupnya.
