bakabar.com, BANJARBARU – Pemprov Kalimantan Selatan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (5/5).
Dalam paparannya, Gubernur H Muhidin menegaskan Kalsel menunjukkan kemajuan ekonomi serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan.
Dukungan semua pihak agar hasil pembangunan ke depan bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat juga dianggap penting.
Termasuk keselarasan data antarlembaga agar program pembangunan tepat sasaran. Seluruh kepala daerah juga diajak mendukung program Makan Bersama Gizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan usulan agar dikelola sekolah masing-masing di bawah pengawasan pemerintah dan kepolisian.
Muhidin juga mengusulkan pembangunan toilet umum dan rest area di titik-titik jalur transportasi, serta meminta penegasan dari Kemendagri mengenai sanksi kepada kepala daerah yang tidak menghadiri undangan resmi gubernur atau absen tanpa izin lebih dari satu minggu.
"Hal ini juga sangat penting. Jangan selalu diwakilkan oleh bawahan," tegas Muhidin.
Sementara Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar kebijakan pembangunan, serta pemetaan sumber daya alam daerah secara optimal.
Akmal menyoroti kesenjangan antara data di daerah dan alokasi dana dari pemerintah pusat yang berisiko menimbulkan pemborosan atau ketidaktepatan program.
