bakabar.com, KANDANGAN - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Tahun 2026 dilaksanakan di Pendopo kabupaten setempat, Rabu (16/04).
Dikatakan Bupati HSS Syafrudin Noor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS akan berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat dalam merumuskan arah pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Bupati Syafrudin Noor.
Pihaknya menyambut baik Musrenbang RKPD 2026 yang mengusung tema "Membangun Fondasi Ekonomi Lokal yang Tangguh dan Inklusif Sebagai Landasan Transformasi".
"Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi, terdapat sebanyak 966 Pokok Pikiran (Pokir) yang merupakan hasil penjaringan aspirasi dari masyarakat oleh para anggota dewan," ungkapnya.
Tentunya dalam proses penelaahan dan penyelarasan, penting untuk memastikan bahwa setiap Pokir yang diakomodir benar-benar dijawab melalui program dan kegiatan yang mampu menuntaskan akar permasalahan.
"Penyusunan program harus berorientasi pada hasil, berkontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah, dan mendukung pencapaian indikator-indikator makro pembangunan Kabupaten HSS," kata Bupati HSS.
Apalagi tahun 2026 merupakan tahun awal yang krusial dari perwujudan visi Membangun Desa dan Menata Kota untuk Kabupaten HSS yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Teknologis (Semangat) agar dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.
"Program-program unggulan kami pada 2026 diharapkan memberikan dampak terhadap perkembangan perekonomian lokal melalui hilirisasi dan penguatan sektor unggulan, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia serta pemerintahan yang akuntabel dan melayani," imbuhnya.
Sedangkan untuk prioritas tahun 2026 adalah mendorong penguatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan daerah yang berkelanjutan, serta memberikan perluasan kesempatan kerja, mengupayakan pengurangan ketimpangan pendapatan.
Meningkatkan kualitas dan akses layanan dasar masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial dan nilai-nilai budaya lokal, dan percepatan reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan publik.
"Penyelarasan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kebijakan nasional dan daerah dalam upaya mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing sektor unggulan, serta memastikan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat," jelas Bupati Syafrudin Noor.
Bupati HSS juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik unsur pemerintahan, swasta, akademisi, maupun masyarakat sipil untuk bersama-sama berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Musrenbang RKPD.
