bakabar.com, BANJARMASIN – Setelah di Pelabuhan Martapura Lama, sebuah mural atau lukisan dinding juga muncul di Jalan S Parman, Banjarmasin Tengah.
Mural kali ini bertuliskan, 'Dijerat oleh peraturan, tersiksa oleh keadaan'. Aspirasi warga itu terpampang jelas di simpang empat lampu merah Jalan S Parman tak jauh dari markas Polda Kalsel.
Pantauan bakabar.com, kemunculan mural itu cukup menyita perhatian warga yang melintas. Arbani, salah satu pengguna jalan melihat mural tersebut cukup menggambarkan situasi terkini.
"Rakyat banyak dijerat aturan penanganan Covid-19, di saat bersamaan tersiksa oleh keadaan pandemi ini," ujarnya.
Arbani berharap semoga mural itu tidak lagi dihapus oleh Pemkot Banjarmasin. Sekalipun dihapus, mestinya pemerintah menyediakan ruang pengganti untuk warga bisa menyampaikan aspirasinya.
Menurutnya, penghapusan mural ‘Wabah sebenarnya adalah kelaparan’ di Pelabuhan Martapura Lama adalah respons ‘lebay‘ Pemkot Banjarmasin.
"Itu yang saya harapkan, ini kan kreasi kenapa harus dihapus," ucap warga Pengambangan ini.
Sebelumnya, Pemkot Banjarmasin menghapus mural 'Wabah Sebenarnya adalah Kelaparan' di Pelabuhan Martapura Lama, Rabu lalu (18/8). Petugas menggunakan cat menghapus mural karena dianggap mengandung unsur “kesalahpahaman”.
"Mungkin ke depan juga ada kepedulian dari warga sekitar, termasuk RT kalau memang ada indikasi segera ditindak agar tidak terulang kembali," pungkas Kepala Satpol PP dan Damkar Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin.
Nyatanya beberapa hari berselang, mural bernada kritikan serupa kembali muncul di lokasi yang sama. Sejumlah warga yang melintas justru mengapresiasi pembuatnya.
Belakangan, langkah Pemkot Banjarmasin menghapus mural tersebut dikritik oleh sejumlah kalangan. Wali Kota Ibnu Sina bahkan dicap anti kritik.
Pemerhati kebijakan publik Banjarmasin, Muhammad Pazri menilai Pemkot terkesan berlebihan menyikapi aspirasi warga.
"Ini merupakan bukti nyata kemunduran demokrasi, kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terus menyempit serta menunjukkan bahwa dugaan pemerintah semakin anti kritik," ujar direktur Borneo Law Firm itu, belum lama tadi.
