News

Migor Selangit Banjiri Pasar di Banjarmasin, Ketua YLK Angkat Bicara

apahabar.com, BANJARMASIN – Pencabutan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan oleh pemerintah terus menjadi buah…

Featured-Image
Minyak Goreng kemasan di ritel modern terus melonjak harganya. Foto: Istimewa

bakabar.com, BANJARMASIN – Pencabutan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan oleh pemerintah terus menjadi buah bibir.

Kenapa tidak? setelah kebijakan ini keluar, harga minyak goreng malah makin melonjak. Atau, menyesuaikan nilai keekonomian pasar. Bahkan informasi terbaru, menembus Rp52 ribu/liter.

Padahal, sebelum HET dicabut oleh pemerintah, harga migor kemasan per dua liter hanya Rp28 ribu.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalsel, Murjani Sani melihat masyarakat sudah makin gelisah akibat harga migor yang melonjak begitu cepat.

Kecemasan tersebut paling dirasakan para ibu rumah tangga, pedagang UMKM, industri rumahan, warung, rumah makan, usaha usaha rumahan lainnya.

"Bahkan diprediksi akan terus naik harga ini, kasihan masyarakat kita, mau tidak mau dampak kebijakan ini harus diterima oleh masyarakat," ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa masyarakat tidak berdaya mau teriak dan mengadu ke mana-mana. Mereka hanya merasakan jeritan kecemasan dengan penuh kesabaran.

Seharusnya, kata dia, pemerintah mengendalikan harganya. Jangan sampai serta merta pengusaha minyak goreng yang mengaturnya.

Idealnya, sekalipun di era pasar bebas, pemerintah tetap pegang kendali. Termasuk mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok lain.

"Jangan sampai terjadi pengusaha yang mengendalikan pemerintah," ucapnya.

Menurutnya, sangat mungkin dampak kenaikan minyak goreng ini, banyak usaha rumahan dan sejenisnya menutup usaha.

Pemerintah daerah, lanjut dia sudah saatnya memerhatikan persoalan ini. Kencangkan ikat pinggang, hemat anggaran, alokasikan subsidi masing masing daerah untuk minyak goreng, tidak lain untuk membantu masyarakat.

"Kalau pemerintah pusat mencabut subsidi minyak goreng, ya para gubernur dan bupati/wali kotanya masing masing di wilayahnya mengalokasikan anggaran subsidi minyak goreng melalui APBD-nya masing masing," tuturnya.

Ia menganggap bicara data bahan pokok sebenarnya yang layak disubsidi, pemerintah tentu sudah memiliki datanya.

"Yang mampu ya enggak dapat subsidi minyak goreng tersebut, atau sangat mungkin skenario seperti ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat ke depan," imbuhnya.

Murjani berharap bahwa barang barang kebutuhan pokok lainnya untuk tidak ikut naik, seiring lonjakan harga minyak goreng. Misalnya gula pasir, tepung, beras, sayur sayuran, daging, atau cabai.

"Biasanya kebutuhan bahan pokok menjelang Ramadan fluktuasi harganya cenderung ada kenaikan," pungkasnya.



Komentar
Banner
Banner