bakabar.com, MARTAPURA – Problem megaproyek penataan wisata religi Sekumpul Martapura belum habis untuk dibicarakan.
Giliran mekanisme lelang dan sederet kejanggalan pada pengerjaan jadi temuan.
Pakar Tata Kota dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) Kalimantan Selatan, Subhan Syarief menilai banyak kejanggalan pada indikator penilaian pemenang lelang pada megaproyek yang ditaksir mencapai ratusan miliar itu.
Ada indikasi ketidaktepatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga kualitas produk tak mencapai yang dipersyaratkan.
Bahkan, metode kerja terukur untuk mencapai spesifikasi yang dipersyaratkan terkesan tidak diterapkan.
"Padahal, salah satu dasar indikator penilaian pemenang lelang adalah usulan metode kerja dan spesifikasi produk," katanya kepada bakabar.com, Jumat siang (10/6).
Dari kasus tersebut, Subhan menilai patut diduga yang salah bukan hanya pada kontraktor pelaksana. Namun juga pengawasnya.
Menurut Subhan, konsultan pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak boleh lepas tangan.
“Seharusnya pihak pelaksana sudah bisa memprediksi bakal banyak kendaraan yang parkir atau melintasi area tersebut, sehingga model pencegahannya tepat guna.
Mereka juga bertanggung jawab dalam mengawasi kualitas dan kuantitas pada pekerjaan yang dilakukan kontraktor.
Analisis teknis rutin minimal tiap pekan wajib dilakukan oleh para pihak ketika mengawasi jalannya pekerjaan.
Beberapa temuan ganjil tersebut, kata dia, sudah cukup untuk mengambil langkah audit konstruksi independen yang lengkap terhadap proses berjalannya proyek itu.
Audit sebaiknya dilakukan mulai siklus pra dan siklus pelaksanaannya. Dari hasil itu nanti bisa ditentukan siapa yang keliru dan bertanggung jawab mengganti kerugian.
"Dengan langkah audit, juga diketahui apa yang menjadi muara penyebab hal tersebut terjadi," kata doktor hukum konstruksi jebolan Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini.
"Jangan sampai dana pinjaman yang lebih dari Rp30 miliar untuk merevitalisasi menjadi mubazir, tak bisa memberikan perubahan lebih baik dari kondisi kawasan Sekumpul tersebut," tambah arsitek senior Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Kalsel.
Mengenai areal trotoar yang rusak karena tak bisa dilewati oleh kendaraan bertonase berat, kata Subhan mestinya hal itu bisa dicegah.
“Andai saja sejak awal saat perencanaan sudah diketahui hal kondisi lapangan area yang akan dibangun ditata,” ujarnya.
Seharusnya, kata Subhan, pihak pelaksana sudah bisa memprediksi bakal banyak kendaraan yang parkir atau melintasi area tersebut, sehingga model pencegahannya tepat guna.
“Secara prinsip, sebenarnya sejak awal proyek terkhusus ketika dalam tahapan perencanaan maka semua aspek telah ditinjau dan diperhitungkan,” ujarnya.
@apahabarcom Review Proyek Miliaran di Sekumpul, Anang Rosadi: Pak Jokowi Harus Tahu! #tiktokberita#sekumpul#martapura
Dari sederet analisis tadi, maka menurut Subhan ada beberapa pertanyaan mendasar yang patut dimunculkan. Pertama mengapa para pihak yang terlibat pada proyek seolah membiarkan terjadinya kerusakan dan baru mengatasinya setelah viral?
“Padahal jangka waktu selesainya proyek sudah ada beberapa bulan,” ujarnya. “Ini semua yang harus dijawab oleh pemenang lelang maupun PPTK selaku owner proyek.”
“Kita semua pasti tak ingin ternyata semua yang terjadi itu adalah akibat tidak jalannya proses kendali mutu proyek yang mestinya menjadi kewajiban para pihak. Atau dengan kata lain ada indikasi proyek tersebut berjalan dengan kemauan pihak pelaksana dan kemudian ternyata pihak yang lain turut serta melakukan pembiaran. Pembiaran yang dilakukan baik sengaja ataupun tidak secara sengaja,” pungkasnya.
Ya, baru beberapa bulan rampung, pekerjaan tahap pertama megaproyek penataan kawasan Sekumpul memang tak sesuai harapan.
Banyak temuan keganjilan. Dari paving blok berukuran besar di jalan trotoar yang hanya diletakkan begitu saja. Tanpa disemen. Serta bentuknya yang bergelombang dan tidak simetris.
Hingga guilding blok alias garis kuning yang dipasang di atas trotoar itu hanya ditempel menggunakan lem. Parahnya, tampak sudah banyak yang lepas bahkan hilang.
Ketua LSM Masyarakat Memperdulikan Fungsi Sungai (Mamfus) Anang Rosadi Adenansi, melalui video Tiktok, mengkritik habis-habisan hasil pekerjaan tahap pertama tersebut.
Anang yang geram tampak melempar guide block yang hanya dipasang seadanya itu. Aksi Anang begitu menyebar cepat dan viral. Hingga kemarin, sudah tembus lebih 4 juta penonton.
Hasil buruk pekerjaan segmen 1 proyek revitalisasi kawasan Sekumpul berpotensi masuk kategori kegagalan konstruksi.
Kendati begitu, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, Rudy M Harahap telah menyatakan secara rutin melakukan audit terhadap revitalisasi kawasan Sekumpul.
Terlebih, megaproyek ini bersumber dari pinjaman luar negeri yang masuk ke utang negara. "Audit terhadap proyek dana loan pada dasarnya rutin dilakukan," kata Rudy.
