bakabar.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan megaproyek Jembatan Pulau Laut berlanjut pada 2024 mendatang.
"Atas arahan gubernur, pembangunan Jembatan Pulau Laut akan dilanjutkan pada 2024," ucap Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar, Selasa (5/6).
Ia mengatakan akan menuntaskan segala kendala pembangunan jembatan penghubung Kotabaru dan Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut.
"Di antaranya seperti pembiayaan, desain dan lain-lain," katanya.
Saat ini, pihaknya tengah menggali informasi terkait izin dan pembiayaan yang harus dipenuhi agar pembangunan bisa segera dilanjutkan.
Bahkan, Pemprov Kalsel bersedia membantu dari sisi pendanaan sebesar Rp300 miliar.
"Sedangkan Pemkab Tanbu dan Kotabaru masing-masing menganggarkan Rp100 miliar. Ini berjalan selama 5 tahun ke depan, sisanya akan kita cari solusi lagi," ungkapnya.
Dengan dana tersebut, pihaknya akan melihat terlebih dahulu review desain Jembatan Pulau Laut.
"Apakah nanti dibangun untuk jembatan terdekat atau jalan terdekat agar kedua sisi ini bisa dimulai pembangunannya," jelasnya.
Apabila menunggu pemerintah pusat, sambung dia, maka dana akan cair pada 2030 mendatang.
"Kami juga sudah meminta DPR RI untuk menyampaikan ke kementerian supaya dana bisa dicairkan lebih cepat," bebernya.
"Jika perhitungan DED tahun 2015, dana yang dibutuhkan sekitar Rp5 triliun dengan ketinggian 80 meter. Sedangkan perhitungan Kementerian PUPR tahun 2020, ketinggian bisa 21,45 meter dengan biaya berkisar Rp2,1-2,5 triliun," lanjutnya.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menyebutkan terdapat dua alternatif, yakni 50 meter dan 30 meter.
"Nanti akan kami koordinasikan lagi," ujar Roy.
Sementara itu, Sekdakab Kotabaru, Said Akhmad mengungkapkan, pembangunan Jembatan Pulau Laut sudah disepakati sejak 2015.
"Kami mungkin sudah menghabiskan APBD Rp100 miliar lebih untuk pembebasan lahan, baik dari pemkab maupun pemprov," ungkapnya.
Saat ini, kata dia, sudah dibangun tiang pancang.
Sehingga menurutnya, tidak ada alasan untuk tidak layak teknis lantaran sudah ada kajian feasibility study terkait lingkungan.
"Bahkan ranjau di area sana sudah kita bersihkan bersama TNI AL," imbuhnya.
Ia juga tidak setuju jika pemerintah pusat merealisasikan pembangunan jembatan pada 2030.
"Kami siap sharing karena ini merupakan kebanggaan provinsi bukan hanya Kotabaru saja," tutupnya.
