bakabar.com, JAKARTA – Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menemukan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui APBN digunakan untuk subsidi BBM mengalami pembengkakan.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan sebanyak 72,1 persen responden menyatakan belum mengetahui APBN untuk subsidi BBM membengkak.
“Hanya sebanyak 27,9 persen responden yang mengetahui informasi tersebut,” ujarnya dalam Rilis Survei Nasional yang disiarkan secara daring di Jakarta, Kamis (6/10).
Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia tersebut melibatkan sebanyak 1.200 responden yang berasal dari beragam etnis. Adapun total responden yang memiliki NPWP sebanyak 19,2 persen. Sedangkan responden yang menyatakan tidak punya NPWP sebesar 80,1 persen dan sisanya tidak menjawab.
“Dari 19,2 persen pemilik pajak, kebnayakan percaya terhadap beban APBN untuk subsidi BBM,” ungkapnya.
Sebesar 59,9 persen pemilik NPWP yang membayar pajak, percaya bahwa beban APBN untuk subsidi BBM membengkak hingga Rp502 triliun. Sebanyak 25,1 persen tidak percaya dan sisanya tidak menjawab.
Persentase terbesar yang percaya terhadap isu tersebut berasal dari kalangan karyawan dan usaha sendiri dengan jumlah persentase mencapai 51,3 persen responden.
“Semakin besar mereka membayar pajak, semakin peduli terhadap mereka terhadap penggunaan APBN oleh pemerintah,” ungkapnya.
Di sisi lain, jika dilihat secara keseluruhan responden dari kelompok pemilik NPWP dan yang bukan, sebanyak 27,9 persen mengetahui pembengkakan APBN untuk subsidi BBM.
Sementara untuk responden yang menyatakan tidak tahu, jumlahnya sangat banyak, yaitu sebesar 72,1 persen dari total seluruh responden.
“Hal itu yang membuat lebih banyak publik yang menolak kebijakan penyesuaian harga BBM,” kata Burhanuddin.
Selain itu, responden yang mengerti tentang pajak dan pemanfaatannya juga perlu diperhatikan. Jumlah mereka yang tidak tahu lebih banyak daripada yang mengerti.
Persentase responden yang tidak mengetahui mengenai pajak, sebesar 49,8 persen, responden yang tahu sebesar 47,2 persen dan sisanya tidak menjawab.
Mereka yang tidak mengetahui manfaat pajak sebesar 51,6 persen, responden yang menjawab tahu sebesar 45,9 persen dan sisanya tidak menjawab.
“Pemerintah masih harus melakukan sosialisasi tentang pajak dan pemanfaatannya terhadap pembangunan negara,” pungkasnya.
