bakabar.com, BANJARMASIN – Badan Eksekutif Mahasiswa se Kalimantan Selatan (BEM Kalsel) merasa kecewa dengan usaha anggota dewan dalam menyampaikan aspirasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ke Presiden Joko Widodo.
Kekecewaan dirasakan lantaran wakil rakyat Kalsel itu hanya menyampaikan aspirasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, bukan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Terkait kekecewaan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Muhammad Lutfi Saifuddin angkat bicara.
Politisi Partai Gerindra itu mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan aspirasi mahasiswa sesuai batas kewenangan dan tata cara kenegaraan.
“Kami tidak mungkin di Istana Kepresidenan memaksa Presiden Jokowi untuk menerima kami secara langsung. Dalam artian, ada aturan yang harus dipatuhi,” ucap Lutfi Saifuddin kepada bakabar.com, Senin (12/10) pagi.
Namun, kata dia, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur bersama Ketua DPRD Kalsel sudah menyampaikan langsung aspirasi mahasiswa kepada Presiden Jokowi secara virtual.
“Secara virtual, presiden sudah mendengar langsung apa yang disampaikan Plt. Gubernur dan Ketua DPRD,” kata Lutfi.
Jika mahasiswa bersikeras untuk kembali turun ke jalan, Lutfi hanya mengingatkan massa tetap menjaga gerakan agar tidak terprovokasi.
“Keras, namun intelektualitas harus terjaga. Kita semua harus menjaga Banua kita tetap kondusif di tengah pandemi ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kamis (8/10) kemarin, ribuan massa dari kalangan mahasiswa dan kaum buruh melakukan aksi demonstrasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja di Depan Sekretariat DPRD Kalsel.
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mencabut UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI.
Mereka meminta Ketua DPRD Kalsel Supian HK agar menyampaikan aspirasi secara langsung ke Presiden Joko Widodo.
Pada waktu bersamaan, Supian HK bersama Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Muhammad Lutfi Saifuddin dan perwakilan pemerintah provinsi bertolak ke Istana Kepresidenan.
Pada Jumat (9/10) rombongan tiba di Istana Kepresidenan. Bukan disambut Presiden Jokowi, malah mereka hanya bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“BEM se Kalsel kecewa dan tidak puas dengan upaya Ketua DPRD Kalsel, Ketua Komisi IV dan perwakilan pemerintah provinsi ke Jakarta,” ucap Koordinator Wilayah BEM se Kalsel, Ahdiat Zairullah kepada awak media, Minggu (11/10) sore.
Jika berpatok dengan nota kesepahaman, kata dia, maka tujuannya jelas bertemu Presiden Jokowi secara langsung, bukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Tujuannya kan bertemu Presiden Jokowi, bukan Staf Kepresidenan Moeldoko,” kata Ahdiat.
Tak hanya itu, mereka juga meminta rekaman video perdebatan antara rombongan dengan Presiden Jokowi saat proses penyampaian aspirasi mahasiswa.
“Kemarin itu tidak berdebat, namun hanya menyerahkan saja. Meskipun memerlukan waktu panjang dan lama, namun kami ingin melihat sejauh mana usaha anggota DPRD Kalsel dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” cetusnya.
Oleh sebab itu, mereka akan kembali bersikap dan melakukan aksi unjuk rasa di Depan Sekretariat DPRD Kalsel.
Mereka kembali menggaungkan sikap #MosiTidakPercaya.
“Kita akan turun ke jalan lagi. Terkait lebih teknis, kita masih menunggu hasil konsolidasi, Selasa nanti,” pungkasnya.
