bakabar.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan penerimaan negara yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pajak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri.
"Sangat lucu sekali APBN yang kita colect dari pajak dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Royalti) masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang di beli barang impor. Bodoh banget kita kalau terus terusan kita seperti ini," tegas Jokowi saat memberi arahan kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) melalui siaran daring, Selasa (23/8).
Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada KADIN Pusat maupun daerah untuk mengajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) supaya turut masuk ke ekosistem digital. Sebab, sistem e-katalog pemerintah sudah disederhanakan dan diperbaiki platform-nya supaya mudah untuk dijangkau oleh semua kalangan, termasuk pelaku UMKM.
Adapun hingga dua tahun terakhir, dari total keseluruhan UMKM berjumlah 64 juta pelaku UMKM, setidaknya sudah 19 juta pelaku UMKM yang yang dilibatkan agar masuk dalam e-katalog.
Jokowi juga menyampaikan kepada Ketua KADIN Pusat maupun KADIN daerah agar mengajak pelaku UMKM untuk produk unggulan yang ada di provinsi, kabupaten kota, supaya masuk ke e-katalog.
"Sekarang sudah saya suruh tandatangan semua komitmen bisa beli berapa triliun berapa miliar komitmennya sudah muncul di angka Rp897 triliun. Dan ini adalah peluang, oleh sebab itu ajak rekan-rekan kita usaha menengah kecil ini untuk masuk ke e-katalog," terang Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi berharap gagasan ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi, seperti inflasi yang dapat dikendalikan di angka 4,9 persen. Selain itu, diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari yang Kuartal I sebesar 5,01 persen mencapai 5,44 persen di Kuartal II.
"Ini yang harus kita gaungkan agar optimisme itu ada terus meskipun kita harus waspada kita harus hati-hati karena keadaannya tidak jelas," pungkasnya. (Resti)
