bakabar.com, JAKARTA – Indeks kesehatan laut Indonesia hanya berada di kisaran 65 persen pada 2018. Bahkan, indeksnya lebih rendah dari rata-rata dunia sekitar 71 persen pada tahun yang sama.
“Pada 2017-2018, indeks kesehatan laut Indonesia memiliki skor 65 persen, sementara global 71 persen di 2018,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di seminar bertajuk Menuju Sustainable Ocean Economy di Indonesia secara virtual, Selasa (30/3).
Luhut mengatakan ekonomi laut atau ekonomi biru yang berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya maritim yang besar.
“Laut yang berkelanjutan dapat menyediakan makanan bagi masyarakat di pesisir dan memberi solusi inisiatif untuk menghadapi tantangan global,” katanya.
Pemerintah pun, katanya, memberi perhatian kepada keberlanjutan laut dengan memasukkan kegiatan ekonomi biru di dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tahun ini, pemerintah menyiapkan dana senilai Rp699,43 triliun atau lebih tinggi dari realisasi PEN 2020 sebesar Rp579,78 triliun.
“Termasuk untuk kelautan, salah satunya upaya peningkatan dan konservatif budaya perikanan, melestarikan mangrove, dan restorasi terumbu karang,” tuturnya.
Pemerintah, sambungnya, juga sudah memasukkan prioritas untuk ekonomi biru yang berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memperkuat kawasan pesisir dan laut.
“Ini juga untuk mencapai pembangunan yang rendah karbon dan ketahanan iklim yang meliputi pengembangan energi berkelanjutan, pengelolaan limbah, perlindungan pesisir dan laut, keamanan air dan pangan, dan perlindungan kesehatan masyarakat pesisir,” terangnya.
Luhut juga mengajak berbagai pihak untuk bisa memberi dukungan bagi kelangsungan ekonomi biru yang berkelanjutan. Tak cuma dari kalangan akademisi, namun juga investor untuk mengalirkan investasi terkait transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.
“Di laut ada sekitar 17,9 GW energi dari dalam laut yang kami temukan tapi belum termanfaatkan secara optimal dan kami tetap membutuhkan dukungan investasi untuk teknologi dan transfer ilmu dari Bapak, Ibu sekalian,” tuturnya.
Di luar ekonomi biru, Luhut memastikan pemerintah juga menjalankan kebijakan ekonomi berkelanjutan lain, misalnya merehabilitasi atau melakukan penanaman kembali di 620 ribu hektare (ha) sampai 2034.
