bakabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin berjanji akan lebih memperhatikan nasib orang dengan HIV dan AIDS di Kota Seribu Sungai.
Berdasarkan data yang diambil pada Januari sampai September 2021, Banjarmasin mencatat sebanyak 2.514 kasus atau menyumbang 75 persen dari total kasus yang ada di Kalsel.
Salah satu bentuk perhatiannya, Pemkot Banjarmasin akan kembali mengaktifkan Komisi Peduli AIDS (KPA) yang mati suri sejak 2017.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, membeberkan pihaknya sudah mengalokasikan Rp 100 juta di APBD untuk penanganan penyakit menular selain Covid-19.
"Lalu, ditambah Rp80 juta untuk menangani HIV/AIDS. Jadi totalnya, Rp180 juta," ungkapnya.
Selain melalui bantuan anggaran, pihaknya juga akan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pengidap HIV/Aids.
Saat ini hanya ada tiga rumah sakit dan enam puskesmas yang bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk pengidap HIV Aids.
Ke depan, Machli berjanji seluruh puskesmas di ibu kota Kalsel bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk ODHIV.
"Minimal melayani konsultasi kesehatannya lebih dulu. Untuk pelayanan lainnya, nantinya akan kami sesuaikan. Jika diperlukan, tentu yang utamanya akan kami rujuk ke rumah sakit yang memberikan pelayanan untuk pengidap HIV Aids," tekannya.
Namun, sebelum hal itu diwujudkan, pihaknya akan memberikan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia terlebih dahulu.
“Intinya, kami awali dengan itu. Kemudian, mengadakan obat-obatannya, tuntasnya,” ucapnya.
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menyatakan akan lebih gencar melakukan sosialisasi dan edukasi tentang HIV/AIDS.
"Saya kira itu yang paling penting. Saya tekankan bagaimana melakukan upaya pencegahan. Kalau sudah terjadi, harus ditangani. Tapi kalau bisa dicegah, sebaiknya program pencegahan bisa dilaksanakan," tekannya.
Dia berharap sosialisasi bisa dilakukan melalui tokoh masyarakat, pemuda, termasuk insitusi pemerintah agar bisa dikampanyekan bahwa sejatinya HIV AIDS bukan aib.
