bakabar.com, BANJARMASIN – Terdapat kejanggalan saat rapat realisasi refokusing APBD tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin, Selasa (18/5).
Dilaporkan bahwa anggaran APBD 2020 untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 111 miliar. Rinciannya, untuk belanja tidak terduga sebanyak Rp 92 M dan program kegiatan SKPD sekitar Rp 18 miliar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) pun menilai laporan tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Hanya secara umum.
Baik itu dari bidang Kesehatan maupun Pemulihan Ekonomi dampak dari pendemi Covid-19.
"Kami ingin tahu rincian dan sejauh mana progres penanganan Covid-19. Apalagi ini ada cukup banyak dana yang tidak terpakai. Di Dinas Kesehatan misalnya. Apa penyebabnya? kami ingin tahu," ucap anggota Banggar Sukhrowardi.
Plh Sekdakot Banjarmasin Mukhyar menjelaskan hal tersebut akan dipaparkan oleh dinas teknis terkait. Sebab, saat rapat tadi hanya dihadiri oleh beberapa pejabat saja.
Yakni Plh Sekdakot, Kepala Bakeuda Subhan Noor Yaumil, Plt Kepala Insepktorat Taufik Rifani, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Doyo Pudjadi, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan Dolly Syahbana serta Plt BPBD Kota Banjarmasin Edy Wibowo.
Kepala Barenlitbangda Sugito dan Kabag Hukum Lukman Fadlun.
Pihaknya siap menginstruksikan seluruh kepala SKPD terkait untuk hadir dalam agenda selanjutnya.
Tanpa alasan apapun. Jika tidak, Mukhyar mengancam akan menunda pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bila ada Kepala SKPD yang tak hadir.
"Baik itu Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, maupun BPBD. Agar semuanya jelas dan terang benderang," tandasnya.
Ketua Banggar DPRD Banjarmasin, Matnor Ali sangat mengapresiasi ketegasan dari Plh Sekdakot. Apalagi posisinya di Pemerintah Kota, memang sangat pantas untuk memberikan ketegasan kepada pimpinan SKPD.
"Beliau kan pimpinan dari seluruh SKPD. Maka itu mestinya bisa ditaati. Lebih-lebih, yang kami inginkan penjelasan terperinci dari pengguna anggaran di SKPD teknis. Maka dari itu kami sangat mengapresiasi," tuntasnya.
