bakabar.com, BANJARMASIN - Anggota Komisi V DPR-RI, Rifqinizamy Karsayuda lantang menyuarakan biang kerok penyebab banjir yang menerjang Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir.
"Dari lubuk hati yang paling dalam, secara pribadi sekaligus sebagai anggota Komisi V DPR-RI, kami mohon dukungan dari Kakanda Komisi V DPR-RI dan Kementerian PUPR untuk melakukan penanganan cepat terhadap bencana banjir ini. Baik pada saat ini, di mana berdasarkan data yang kami terima dari Pak Menteri ketika kunjungan Pak Presiden, air laut diprakirakan surut pada 29-30 Januari 2021 mendatang," ucap Rifqinizamy Karsayuda pada saat Rapat Kerja Bersama Menteri PUPR, Kamis (21/1) kemarin.
Menurut Politisi Muda PDI Perjuangan ini, banjir disebabkan oleh dua hal yang sangat ekstrim. Di hulu terjadi percepatan turunnya air dari pegunungan karena alih fungsi lahan yang sudah lama terjadi di Kalimantan, khusunya Kalsel.
"Sejak zaman orde lama hingga orde baru, pada saat itu pengusaha-pengusaha hutan masuk di Kalimantan," katanya.
Politisi Muda PDI Perjuangan, Rifqinizamy Karsayuda meninjau jembatan ambruk akibat diterjang banjir, belum lama tadi. Foto-Istimewa
Kemudian, sambung dia, ditambah izin usaha pertambangan (IUP) terutama kuasa pertambangan (KP) yang diberikan kepada para pengusaha di awal reformasi pada tahun 2001 hingga 2010 silam.
"Saat ini kita ketahui, di hilir air laut sangat tinggi dalam sejarah kami. Sedangkan di hulu air sangat cepat turun. Terlebih, di hilir air tidak bisa mengalir ke laut," bebernya.
Sebelumnya pada saat penetapan APBN tahun 2021 lalu, Bang Rifqi mengaku sedikit lancang menginterupsi forum ini dengan mengingatkan bersama bahwa potensi bencana di Indonesia sangat besar.
Melihat kondisi itu, pria asli Barabai HST ini merasa iba dengan Kementerian PUPR RI karena setiap bencana datang kerap diminta turun memperbaiki berbagai infrastruktur yang telah rusak.
"Padahal sumber dari bencana itu bukan merupakan domain dari Kementerian PUPR dan juga bukan domain dari Komisi V DPR RI. Oleh sebab itu, kami memohon kepada pimpinan DPR RI agar melakukan rapat koordinasi lintas komisi untuk menyelesaikan berbagai problematika bencana yang ada di Indonesia."
"Baik banjir, longsor, dan lain-lain. Agar kemudian persoalan hulunya bisa kita selesaikan. Izin usaha pertambangan kita tata, bagaimana good mining governance itu bisa diterapkan. Illegal mining itu bisa kita tata. Alih fungsi lahan yang ada di Kementerian LHK itu juga bisa diperlihatkan benar-benar datanya," jelasnya.
Termasuk, tambah dia, bagaimana penegakan hukum pada proses-proses lingkungan dan penataan tambang serta perkebunan skala besar yang ada di Indonesia.
"Hari ini Kalsel mengalami bencana, boleh jadi kalau kita tidak bergerak cepat, maka tempat-tempat lain juga akan mengalami hal yang sama," pungkasnya.
