bakabar.com, AMUNTAI – Salah seorang saksi kasus megasuap Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Abdul Wahid mangkir. Saksi ini ialah Lukman Hakim.
Saksi dari unsur swasta itu sejatinya diperiksa KPK pada Rabu (29/12) kemarin. Namun Lukman tak hadir tanpa konfirmasi kepada tim penyidik.
“Yang bersangkutan tidak hadir dengan tanpa disertai konfirmasi alasan ketidakhadirannya,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (30/12).
Lukman sebenarnya bukan nama baru di daftar pemeriksaan KPK. Kontraktor satu ini sempat diperiksa pada Selasa 23 November lalu di Mapolres HSU.
Kala itu, Lukman diperiksa bersama 16 orang lainnya terkait aliran sejumlah dana yang diterima oleh Abdul Wahid dari para kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas PUPR HSU.
Karenanya, tim penyidik akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Lukman.
Fikri pun mengultimatum Lukman agar hadir dalam agenda pemeriksaan selanjutnya.
“Surat panggilan akan segera dikirimkan kembali,” imbuhnya.
Blakblakan Jamela Soal Hubungannya dengan Bupati HSU Abdul Wahid
Asal tahu saja, KPK baru saja menjerat Abdul Wahid dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Penetapan setelah KPK mengendus adanya upaya pengalihan sejumlah aset. Di antaranya, properti, kendaraan dan uang dalam rekening bank.
"Diduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencoba untuk mengambil alih secara sepihak aset-aset yang diduga milik AW," ujarnya.
KPK mengingatkan agar dalam proses penyidikan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang dengan secara sadar dan sengaja mencoba mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan perkara.
"Karena kami tak segan terapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," ujarnya.
Pasal 21 UU Tipikor mengatur setiap orang yang dengan sengaja merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dalam perkara korupsi dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun. Dan paling lama 12 tahun. Atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Kronologi gratifikasi Wahid di halaman selanjutnya
Sebagai pengingat, 18 November, KPK menetapkan Bupati HSU Abdul Wahid sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa di proyek irigasi Banjang dan Kayakah.
Penangkapan berawal saat operasi tangkap tangan tim KPK pada 15 September 2021 di Amuntai, HSU.
KPK lebih dulu menangkap Maliki, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dinas PUPR Kabupaten HSU; Direktur CV Hanamas Marhaini (MRH); dan Direktur CV Kalpataru Fachriadi (FH) di lokasi yang berbeda.
Marhaini dan Fachriadi selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP.
Maliki selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 dan Pasal 65 KUHP.
Sementara, Wahid yang diduga menerima suap dan gratifikasi hingga senilai total Rp18,9 miliar disangka Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.
Sampai hari ini, bupati HSU dua periode ini mendekam di rumah tahanan di Gedung Merah Putih KPK
