bakabar.com, BALANGAN - Komisi IV bersama dua unsur pimpinan DPRD Kalsel melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring ke PT Adaro Indonesia, di Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi setempat, Jumat (10/1/2025).
Dipimpin Wakil Ketua H Kartoyo dan HM Alpiya Rakhman serta Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, rombongan diterima Land Management Departemen Head PT Adaro, Iwan Ridwan dan jajarannya.
Dalam pertemuan Iwan Ridwan membeberkan, pihaknya berterimakasih atas kunjungan kerja dari DPRD Kalsel dan berharap akan membawa manfaat sekaligus menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas kekurangan yang ada serta terjalin sinergitas dan kerjasama yang lebih baik lagi ke depannya antara stake holder dengan PT Adaro Indonesia.
Terkait penyaluran program CSR PT. Adaro Indonesia, dia menjelaskan bahwa sudah sampai ke tingkat masyarakat, yang tentunya sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintahan yang ada.
“Bahwa program CSR ini pastinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintahan dan memang masih mengutamakan kabupaten ataupun wilayah-wilayah di ring satu,” kata Iwan.
Berkait dengan perekrutan tenaga kerja lokal, Iwan menyebutkan, bahwa PT Adaro sudah menyerap sekitar 70 persen tenaga kerja lokal dari total tenaga kerja yang ada.
“Untuk penyerapan tenaga kerja lokal di PT Adaro Indonesia ini, dari sekian banyak tenaga kerja, 70 persennya itu sudah tenaga kerja lokal. ini terutama peningkatan dalam hal tenaga kerja lokal yang punya pelatihan-pelatihan (skill),” bebernya.
Berkait paparan diatas, pimpinan DPRD dan rombongan sangat mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun serapan tenaga kerja lokal yang telah dilakukan oleh PT Adaro selama beroperasi di Kalsel.
Usai Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo selain menyampaikan terimakasih atas penyambutan yang baik dari perwakilan PT Adaro, sekaligus juga mengapresiasi program-program CSR yang diutamakan untuk masyarakat di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan
“Kita monitoring kesini untuk memastikan kemana arahnya dan bagaimana penerimaan dari masyarakat kita,’ kata Kartoyo
Kedepan Kartoyo berharap, stake holder pertambangan harus memikirkan program CSR pasca tambang yang suatu saat akan berakhir. Sehingga masyarakat sekitarnya tetap bisa memenuhi kelangsungan kehidupannya dengan baik dan sejahtera.
“Stake holder tambang itu harus memikirkan program yang bagaimana pasca tambang, setelah tambang tidak ada masyarakat kita ini, masyarakat Tabalong, Balangan, masih eksis, masih bisa kerja, masih sejahtera. Hari ini yang harus dipikirkan itu. Sehingga masyarakat tidak tergantung dengan tambangnya”, tegas Kartoyo seraya berharap pihak PT. Adaro terus menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Kalsel dan pemerintah daerah setempat.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kalsel HM Alpiya Rakhman mengatakan, PT Adaro sudah sangat baik dari sisi pelaksanaan CSR maupun perekrutan tenaga kerja.
Kendati begitu, Alpiya menilai, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki, salah satunya dengan menyarankan agar PT Adaro menjalin kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel.
Sehingga diharapkan penyerapan program CSR untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal tidak hanya berlaku di “ring satu” Adaro saja, tapi bisa juga meluas untuk kabupaten/kota yang lain.
“Ini penting. Karena kita sangat menyadari bahwa lapangan pekerjaan itu sangat terbatas tapi angkatan kerja yang selalu muncul, selalu tumbuh. Nah ini tantangan kita dari pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang ada di daerah sini,” pungkas Alpiya Rakhman.
Sedang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menginginkan adanya peraturan daerah yang secara spesifik mengatur tentang program CSR. Sehingga diharapkan penyebaran program CSR dapat lebih luas dan merata dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalsel.
Bukan saja pada masyarakat di daerah “ring satu” atau daerah sekitar perusahaan pertambangan, namun ada pemerataan bagian program CSR untuk daerah-daerah lain yang membutuhkan program tersebut.
“Harapannya, penyebaran CSR itu kalau bisa lebih meluas. Bukan saja kepada daerah ring satu atau daerah sekitarnya, paling tidak ada bagian yang daerah-daerah lain membutuhkan (CSR) itu”, ucap politisi senior dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil 7 ini.
Kunjungan serta tersebut juga diikuti, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
