Perikanan Skala Kecil

Kolaborasi 4 Kampus, Econusa: Perlu Tata Kelola Perikanan Skala Kecil

Econusa melakukan lima riset kolaboratif pengelolaan perikanan skala kecil dan persepsi masyarakat nelayan di kawasan timur Indonesia.

Featured-Image
Peluncuran hasil riset kolaboratif tentang pengelolaan perikanan dan kelautan berkelanjutan dan persepsi masyarakat di kawasan timur, Jakarta, Kamis (8/6). apahabar.com/Andrey

bakabar.com, JAKARTA - Bekerja sama dengan empat Perguruan Tinggi di  Timur Indonesia, Econusa melakukan lima riset kolaboratif pengelolaan perikanan skala kecil dan persepsi masyarakat nelayan di kawasan timur Indonesia.

Riset kolaboratif tersebut bertujuan memperkuat rekomendasi kebijakan untuk pengembangan tata kelola kelautan dan perikanan, perlindungan nelayan kecil, kolaborasi antara para pelaku dan kepentingan, serta keberlanjutan sumber daya perikanan.

"Ada empat tujuan besar EcoNusa melakukan penelitian kolaboratif ini," CEO EcoNusa Bustar Maitar, saat  peluncuran hasil riset kolaboratif tentang pengelolaan perikanan dan kelautan berkelanjutan dan persepsi masyarakat di kawasan timur, Jakarta, Kamis (8/6).

Berlokasi di WPP 714, 715 dan 718, EcoNusa Foundation melakukan riset mendalam bersama Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku, Universitas Muhammadiyah Maluku, dan Universitas Pattimura Ambon.

Baca Juga: Kembangkan Sektor Perikanan, Indonesia-Kota Fuzhou Jajaki Kerja Sama

"Ketiga riset kolaboratif tersebut adalah untuk mengkaji dan menganalisis kondisi perikanan skala kecil di 3 WPP tersebut, serta mengetahui persepsi masyarakat perikanan skala kecil terhadap kebijakan penangkapan ikan terukur," ujarnya.

Selanjutnya, dua riset perikanan skala kecil dilakukan di perairan Pulau Ternate yang dikerjakan bersama Universitas Khairun.

"Tujuan spesifik yakni untuk mengkaji status pembangunan perikanan tuna skala kecil di perairan Pulau Ternate," ujarnya.

Dari kelima riset tersebut, secara garis besar ditemukan bahwa perbaikan tata kelola perikanan skala kecil harus diawali dengan reformasi tata kelola dan transformasi ke arah bentuk tata kelola yang lebih partisipatif dan informatif. 

Baca Juga: Rumah Puspita, KKP: Sebagai Sentra Perikanan Inklusif

Selain itu diperlukan pembaharuan pendataan, penyediaan fasilitas sarana prasarana pendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih mumpuni, dan penyiapan kebijakan dan program yang tepat guna dan tepat sasaran. Juga diperlukan sinergitas kelembagaan maupun masyarakat lokal

"Indonesia juga memerlukan pergeseran kebijakan perikanan ke arah yang lebih inovatif dan ramah lingkungan mengikuti tren global," imbuhnya.

Riset tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan, termasuk bagi para lembaga donor, masyarakat sipil, akademisi dan tiap-tiap elemen di masyarakat.

"Intinya untuk mewujudkan kebijakan bagi perikanan dan laut Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan," pungkasnya.

Editor
Komentar
Banner
Banner