bakabar.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, menilai hadirnya Khofifah Indar Parawansa ke jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memperkuat dukungan dari kalangan pesantren di Jatim.
Hal ini sangat mungkin karena Khofifah memiliki basis pendukung yang kuat dan solid selama menjadi gubernur Jawa Timur (Jatim).
"Khofifah akan membuka peluang besar bagi tim kampanye Prabowo-Gibran untuk memperluas pengaruh mereka ke basis pesantren dengan lebih efisien," kata Khoirul dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (12/1).
Baca Juga: Khofifah Condong Dukung Prabowo-Gibran, Ganjar: Saya Hormati
Apalagi loyalitas santri kepada pimpinan pesantren terkait pilihan politik memang tidak setinggi dahulu. Hal ini sangat dibutuhkan oleh para capres di kontetasi Pilpres 2024.
Selain itu, kehadiran Khofifah juga memberikan kesempatan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran mendapat dukungan suara dari kalangan perempuan di Jawa Timur.
Lebih lanjut, Khoirul juga menilai potensi Prabowo-Gibran dalam memenangi Pilpres 2024 akan semakin besar ketika Khofifah masuk dalam jajaran tim sukses, karena suara di Jawa Timur menjadi tempat perebutan setiap pasangan calon peserta pilpres.
Baca Juga: Pulang Umrah, Khofifah Fix Login TKN Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan Khofifah akan mulai aktif masuk ke jajaran TKN Prabowo-Gibran usai debat keempat capres-cawapres Pemilu 2024.
"Pascadebat keempat nanti, saat memasuki kampanye terbuka, di situlah beliau (Khofifah) sudah masuk sekaligus menjadi jurkam (juru kampanye) nasional," kata Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/1).
Selama menjadi juru kampanye nasional untuk Prabowo-Gibran, lanjut Nusron, Khofifah juga akan mengambil cuti sebagai gubernur Jawa Timur hingga Pemilu 2024 berakhir.
Di TKN Prabowo-Gibran, Khofifah akan menempati posisi sebagai anggota dewan pengarah, bersama dengan ketua partai koalisi dan tokoh sentral. Hal tersebut tertera dalam SK/769/TKN-PG/1/2024, yang akan efektif pada tanggal 21 Januari 2024.
