Pemilu 2024

Kepala Daerah dari PDIP Bakal Laporkan Program 'Wong Cilik'

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut sejumlah kepala daerah dari PDIP akan membeberkan kinerja kerakyatan dalam Rapat Kerja Nasiona

Featured-Image
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat konferensi pers jelang Rakernas III PDIP, Senin (5/6). Foto: apahabar.com/Andrey

bakabar.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut sejumlah kepala daerah dari PDIP akan membeberkan kinerja kerakyatan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

"Kami juga mengundang beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan yang selama ini telah menjalankan perintah partai, di dalam memerangi kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran, keadilan untuk semua," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (5/6).

Baca Juga: PDIP: Bakal Ada Tambahan Partai Dukung Ganjar Capres 2024

Di antara kepala daerah yang akan memberi pemaparan itu, kata dia, ada Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka.

Selain Gibran, kata dia, Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Wali Kota Tidore Kepulauan Captain Ali Ibrahim.

Mereka akan menyampaikan bagaimana kebijakan dan perintah konstitusi. Perintah partai itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Ia menjelaskan bahwa Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam paparan pendahuluan menjelang Rakernas III mengatakan bahwa mereka secara gotong royong mengatasi kemiskinan dan stunting di daerahnya.

Baca Juga: 2 Menteri NasDem 'Dibidik' dalam Kasus Hukum, PDIP: Kami Tidak Tahu

"Dalam pemaparan pendahuluan Bupati Banyuwangi dijelaskan mereka membagi tugas kerja. Misalnya, mengatasi jumlah stunting dan jumlah kemiskinan ekstrem. Itu kemudian dibagi oleh tiga pilar partai ini," jelas Hasto.

Bupati Banyuwangi juga menggerakkan aspek birokrasinya untuk bersama-sama menjalankan program kerakyatan tersebut.

"Termasuk eksekutifnya, tanggung jawab sekretaris daerah (sekda) dan tanggung jawab kepala dinas, kemudian bupatinya ini langsung tinggal di desa-desa menyelesaikan masalah rakyat," jelasnya.

Kepala daerah dari PDI Perjuangan yang secara kreatif membuat layanan terpadu dalam mengatasi kemiskinan.

"Dengan demikian, aspek ideologinya ada, aspek teknokratiknya ada, best practice-nya ada, pergerakan tiga pilar partai pun ada. Dengan cara gotong royong itu, kami meyakini bersama Presiden RI Jokowi kemiskinan ekstrem bisa diatasi pada tahun 2024," pungkasnya.

Editor


Komentar
Banner
Banner